Page 24 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 DESEMBER 2019

Title JOKOWI WACANAKAN GAJI BULANAN DIGANTI UPAH PER JAM, SETUJU?
Media Name kompas.com
Pub. Date 25 Desember 2019
https://money.kompas.com/read/2019/12/25/141500026/jokowi-wacanakan-ga ji-
Page/URL
bulanan-diganti-upah-per-jam-setuju
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Pemerintah saat ini tengah mengkaji sejumlah aturan terkait ketenagakerjaan
seperti fleksibilitas jam kerja hingga proses rekrutmen maupun PHK. Hal itu akan
diatur dalam RUU Omnibus Law.

Soal upah, selalu jadi perdebatan setiap tahunnya di Indonesia, terutama dalam
kaitannya dengan penetapan upah minimum di sejumlah daerah antara tiga
pemangku kepentingan yakni pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Terbaru soal
upah minimum, diatur dalam Peraturan Pemerintah No 78/2015 tentang
Pengupahan. Dimana formula kenaikan upah didasarkan pada inflasi ditambah
pertumbuhan ekonomi.

Untuk mengatasi perdebatan yang terjadi setiap tahun itu, pemerintah tengah
menggodok alternatif sistem pengupahan berdasarkan prinsip fleksibilitas yang akan
dimasukan dalam beleid omnibus law. Pembahasan omnibus law atau revisi undang-
undang terkait perpajakan dan ketenagakerjaan masih berlangsung.

Target penyerahan omnibus law ke DPR yang tadinya bakal dilakukan pada akhir
tahun ini pun molor jadi paling lambat awal tahun depan.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, salah satu hal yang membuat
alotnya pembahasan omnibus law yakni karena sulitnya mempertemukan
kepentingan pengusaha dan buruh atau tenaga kerja.

"Memang tidak gampang, butuh waktu, pasti mempertemukan antara kepentingan
pengusaha dan tenaga kerja itu bukan hal yang gampang," ujar Ida seperti dikutip
Kompas.com, Rabu (25/12/2018).

Salah satu yang tengah dikaji yakni sistem upah berdasarkan jam. Saat ini dengan
skema gaji tetap, pekerja yang masuk dengan jumlah hari yang berbeda tetap
mendapatkan gaji yang sama. Sementara dengan upah per jam, upah yang diterima
diterima pekerja sesuai dengan jam kerja.

Skema pengupahan per jam sebenarnya sudah lumrah dilakukan di negara-negara
maju. Ida menjelaskan, saat ini kementeriannya masih dalam proses inventarisasi
dan mendengarkan masukan dari buruh dan dunia usaha misalnya terkait upah
minimum dan pesangon. Selain itu juga dalam hal prinsip easy hiring dan easy firing
yang sebelumnya sempat disebut oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Page 23 of 94.