Page 20 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 DESEMBER 2019

itle JOKOWI MAU ROMBAK SISTEM UPAH KARYAWAN, GAJI BULANAN AKAN DIBAYAR PER JAM,
SETUJU?
Media Name tribunnews.com
Pub. Date 25 Desember 2019
Page/URL https://www.tribunnews.com/nasional/2019/12/25/jokowi-mau-rombak-siste m-upah-
karyawan-gaji-bulanan-akan-dibayar-per-jam-setuju
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

JAKARTA - Pemerintah saat ini tengah mengkaji sejumlah aturan terkait
ketenagakerjaan seperti fleksibilitas jam kerja hingga proses rekrutmen maupun
PHK.

Hal itu akan diatur dalam RUU Omnibus Law .

Soal upah, selalu jadi perdebatan setiap tahunnya di Indonesia, terutama dalam
kaitannya dengan penetapan upah minimum di sejumlah daerah.

Terbaru soal upah minimum, diatur dalam Peraturan Pemerintah No 78/2015
tentang Pengupahan.

Dimana formula kenaikan upah didasarkan pada inflasi ditambah pertumbuhan
ekonomi.

Untuk mengatasi perdebatan yang terjadi setiap tahun itu, pemerintah tengah
menggodok alternatif sistem pengupahan berdasarkan prinsip fleksibilitas yang akan
dimasukan dalam beleid omnibus law.

Pembahasan omnibus law atau revisi undang-undang terkait perpajakan dan
ketenagakerjaan masih berlangsung.

Target penyerahan omnibus law ke DPR yang tadinya bakal dilakukan pada akhir
tahun ini pun molor jadi paling lambat awal tahun depan.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, salah satu hal yang membuat
alotnya pembahasan omnibus law yakni karena sulitnya mempertemukan
kepentingan pengusaha dan buruh atau tenaga kerja.

"Memang tidak gampang, butuh waktu, pasti mempertemukan antara kepentingan
pengusaha dan tenaga kerja itu bukan hal yang gampang," ujar Ida seperti dikutip
Kompas.com, Rabu (25/12/2018).

Salah satu yang tengah dikaji yakni sistem upah berdasarkan jam. Saat ini dengan
skema gaji tetap, pekerja yang masuk dengan jumlah hari yang berbeda tetap
mendapatkan gaji yang sama.

Page 19 of 94.