Page 22 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 DESEMBER 2019
P. 22
"Kemudian terakhir yang dibahas adalah jenis-jenis pengupahannya dimungkinkan
berbasis perhitungan jam kerja atau perhitungan harian. Itu yang kami bahas," ucap
dia.
Sebagai informasi, Omnibus Law bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan
mendorong investasi. Selama ini, hambatan utama dalam peningkatan investasi dan
daya saing adalah terlalu banyaknya regulasi, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Melalui RUU tersebut, pemerintah akan merevisi 82 UU yang terdiri dari 1.194 pasal.
RUU omnibus law akan terbagi dalam 11 klaster, yakni penyederhanaan perizinan,
persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan berusaha, serta kemudahan,
pemberdayaan, dan perlindungan UMKM.
Selanjutnya klaster dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan,
pengenaan sanksi, pengadaan lahan, investasi dan proyek pemerintah, serta
kawasan ekonomi.
SUMBER: KOMPAS.com (Fika Nurul Ulya, Mutia Fauzia) | Editor: Yoga Sukmana.
Page 21 of 94.
