Page 21 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 DESEMBER 2019
P. 21
Sementara dengan upah per jam, upah yang diterima diterima pekerja sesuai
dengan jam kerja.
Skema pengupahan per jam sebenarnya sudah lumrah dilakukan di negara-negara
maju.
Ida menjelaskan, saat ini kementeriannya masih dalam proses inventarisasi dan
mendengarkan masukan dari buruh dan dunia usaha misalnya terkait upah
minimum dan pesangon.
Selain itu juga dalam hal prinsip easy hiring dan easy firing yang sebelumnya
sempat disebut oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto .
"Kami masih dalam proses menginventarisir dan mendengar," ujar Ida.
Adapun target penyelesaian draf omnibus law ketenagakerjaan dipastikan pada
Januari 2020.
Sebelumnya, Menko Airlangga menjelaskan, di dalam omnibus law ketenagakerjaan
pemerintah bakal merevisi beberapa aturan mengenai gaji dan pesangon, prinsip
easy hiring dan easy firing, hingga kemudahan untuk merekrut tenaga kerja asing.
Selain itu, di dalam omnibus law juga bakal memperlonggar aturan mengenai
fleksibilitas jam kerja.
"Ini masih dibahas Kemenaker, belum final. Termasuk dengan upah, tapi
pembahasan belum final," ujar dia.
Airlangga sendiri menjelaskan, Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja baru akan
diajukan kepada DPR pada Januari 2020 mendatang.
Kemudahan tenaga asing Airlangga menuturkan, RUU itu masih dibahas bersama
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dan beberapa isu lainnya soal gaji, isi hiring,
isi firing, dan beberapa isu di UU Ketenagakerjaan.
Nantinya bila disahkan, tenaga kerja asing atau ekspatriat bisa masuk dan bekerja
tanpa birokrasi yang berbelit-belit dan panjang.
"Tentunya beberapa hal yang sudah dibahas isi hiring dan isi firing terkait dengan
tenaga kerja asing terutama mengenai perizinin agar tenaga kerja ekspatriat itu bisa
masuk tanpa birokrasi yang panjang," kata Airlangga.
Selain itu, pihaknya masih membahas sejumlah aturan meliputi definisi jam kerja,
pembedaan fasilitas antara UMKM yang basisnya adalah kesepakatan kerja dengan
hak-hak yang dijamin.
Page 20 of 94.
