Page 208 - Toponim sulawesi.indd

Gambar 4.2.2
Pejabat
Pemerintahan Poso
era Kolonial
Belanda
Sumber: Koleksi
Tropenmuseum
Belanda

Kabosenya, sebagai penguasa tertinggi tradisional di wilayah Poso. Bupati

inilah yang menguasai keseluruhan Regentchaapen (Kabupaten). 35

Pada masa pendudukan Jepang juga diterapkan sistem pemerintahan

ala Jepang. Kebijakan pemerintahan pendudukan Jepang dengan
dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 27 dan 28 Tanggal 5 Agustus
1942 yang mengatur sistem pemerintahan untuk menggantikan sistem

pemerintahan Hindia Belanda. Berdasarkan Undang-Undang tersebut,
Residentie digantikan dengan Ken yang dipimpin oleh seorang Shuchokan
(dulu Resident), Regentschap diganti dengan Ken yang dipimpin oleh

Kencho (dulu Regent/Bupati), District diganti menjadi Gun yang dipimpin
oleh Guncho (dulu Wedana), dan Onder District diganti menjadi Son yang

dipimpin oleh Soncho (dulu Assisten Wedana). Sistem pemerintahan Barat
36
yang diterapkan oleh Belanda dan Jepang memiliki perbedaan yang amat
mendasar dengan sistem kekuasaan tradisional di tanah Poso. Sebagai

contoh, Belanda dan Jepang kalau sudah menguasai wilayah berarti telah
menguasai orang di wilayah tersebut, sedangkan kekuasaan pimpinan

pribumi sebelum menguasai wilayah, orangnya dulu yang ditundukkan.

35 Heddy Shri Ahimsa Putra, “Hambatan Budaya Dalam Integrasi Politik: Sulawesi Selatan Pada Abd Ke-
19,” Buletin Antropoplogi, No. 16 tahun VII/1991, hlm. 37.
36 Aiko Kurasawa, Mobilisasi dan Kontrol Studi Tentang Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa 1942-1945
(Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1993), hlm. 391.