Page 213 - Toponim sulawesi.indd
P. 213

Jaringan Maritim Indonesia: Sejarah Toponim Kota Pantai di Sulawesi  199

                 terdiri dari dua  DPR, yakni: DPR (Hasil Pemilu 1955) 1956-1959, dan DPR

                 Peralihan 1959-1960. Anggota DPR waktu itu sebanyak 272 orang anggota.
                 Keanggotaan itu antara lain 60 orang merupakan wakil dari Masyumi, 58

                 orang dari  Partai  Nasional  Indonesia  (PNI),  47 orang anggota  mewakili
                                                          45
                 Nahdlatul Ulama (NU), 32 orang wakil dari Partai Komunis Indonesia (PKI)
                 dan  selebihnya adalah  anggota-anggota dari  partai-partai  kecil.  Jumlah

                 fraksi waktu itu ada 18 fraksi. Pada masa ini telah diajukan 145 rancangan
                 Undang-Undang  dan 113  disetujui  menjadi  Undang-Undang. Mereka

                 melakukan 8 mosi dan 8 interpelasi.  DPR Pemilihan Umum berdasarkan
                 UUD 1945  atau DPR Peralihan tahun 1959-1960 memberlakukan UUD 1945
                 dengan penetapan Presiden nomor 1 tahun 1959 bahwa DPR hasil Pemilu

                 1955 menjalankan  tugas DPR berdasarkan UUD 1945. Lanjutan  system
                 konstittusi ini, selanjutnya membentuk DPR-GR masa deokrasi terpimpin.
                 DPR Gotong Royong Demokrasi Terpimpin  1960-1966.  DPR-GR  didirikan

                 dengan Penetapan Presiden nomor 4 tahun 1960 sebagai pengganti DPR
                 Peralihan yang dibubarkan dengan Penetapan Presiden Nomor 3 tahun 1960.
                 Kelemahan DPR-GR di bidang Legislatif adalah bahwa DPR-GR kurang sekali

                 memakai hak inisiatifnya  untuk mengajukan rancangan Undang-Undang.
                 Demikian juga bahwa Presiden selalu memberikan campur tangan dalam

                 soal pengadilan demi kepentingan revolusi. DPR Gotong Royong Demokrasi
                 Pancasila  1966-1971.  Demi menegakkan  Orde  Baru pasca gerakan  30
                 September  Partai komunis  Indonesia  (G30S/PKI),  DPR-GR mengalami

                 perubahan baik mengenai keanggotaan maupun wewenangnya. Anggota
                 PKI  dikeluarkan sedangkan partai-partai  politik  lainnya  menggunakan

                 hak  recall-nya untuk  mengganti  anggota yang dianggap  tersangkut  atau
                 simpatisan  PKI.  Susunan  keanggotaan  DPR-GR berjunmlah  242 anggota.
                 Pembagiannya adalah 102 adalah anggota dari partai politik antara lain 44

                 anggota PNI dan 36 anggota NU selebihnya anggota dari partai-partai kecil.

                 45   Buku yang membahas tuntas PNI  dalam John Ingleson, Jalan Ke Pengasingan Pergerakan Nasionalis
                    Indonesia tahun 1927-1934 (Jakarta: LP3ES, 1981).
   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218