Page 215 - Toponim sulawesi.indd

Jaringan Maritim Indonesia: Sejarah Toponim Kota Pantai di Sulawesi 201

Sulawesi Utara Tengah yang bdisyahkan dengan Surat Keputusan Nomor

118 tanggal 4 Maret 1952 maka R.M. Pusadan selaku Gubernur Sulawesi
Tengah menyerahkan kekuasaannya kepada Abd. Latif Dg. Masikki sebagai

Bupati Poso dan kepada Intje Naim sebagai Bupati Donggala. Menurut
Peraturan Pemerintah nomor 33 tahun 1952 Abd. Latif Dg. Masikki di Kota
Poso memerintah pada wilayah daerah tingkat II Poso dan wilayah daerah

tingkat II Banggai. Berdasarkan aturan itu juga bahwa Kabupaten Poso
meliputi wilayah-wilayah bekas kerajaan-kerajaan Poso, Lore, Mori, Una-

Una, Bungku, Tojo, dan daerah Banggai.

Dengan demikian maka pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten
Poso pada tahun 1952 sudah ada pengalihan dari status Kerajaan menjadi

Swapraja dari Kota Poso sebagai ibukota Kabupaten Poso. Pada masa
awal kabupaten Poso terdiri atas lima swapraja, yakni: Pertama, Swapraja
Poso: Distrik Poso-Lage, Distrik Pebato, Distrik Tentena, Distrik Pu’umboto,

Distrik Onda’e. Kedua, Swapradja Lore: Distrik Napu, Distrik Besoa, dan
Distrik Bada. Ketiga, Swapraja Bungku: Distrik Bungku, Distrik Wosu, Distrik
Salabangka, Distrik Bahodopi, Distrik Bungku Utara, dan Onderdistrik

Wana. Keempat, Swapraja Mori: Distrik Tomata, Distrik Sampalowo, Distrik
Tinompo, dan Distrik Soyo. Kelima, Swapraja Una-Una: Distrik Una-Una,
Distrik Togean dan Distrik Walea. Keenam, Swapraja Tojo: Distrik Uekuli,

Distrik Ulubongka, dan Distrik Ampana.

Awal munculnya Kabupaten Poso dibentuk struktur birokrasi sebagai

langkah awal pembentukan pemerintahan. Struktur tersebut terdiri atas
tujuh urusan pemerintahan, yakni: Urusan Umum (Administrasi), Urusan
Pemerintahan Umum, Urusan Pengairan sarana Jalan dan Gedung,

Urusan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, Urusan Kehewanan, Urusan
Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan, serta Urusan Kesehatan dalam
Pemerintahan Kabupaten Poso. Sistem administrasi pemerintahan seperti

ini yang menyebabkan Kota Poso sebagai sebuah ibukota pemerintahan.