Page 214 - Toponim sulawesi.indd

200 Jaringan Maritim Indonesia: Sejarah Toponim Kota Pantai di Sulawesi

Selain itu terdapat 140 anggota Golkar termasuk ABRI. DPR-GR demokrasi

Pancasila berhasil menyelesaikan 82 buah Undang-Undang yang paling penting
adalah Undang-Undang nomor 15 tahun 1969 tentang pemilihan umum dan

Undang-Undang nomor 16 tahun 1969 tentang susunan dan kedudukan MPR,
DPR dan DPRD dengan menyelesaikan 7 buah resolusi, 9 buah pernyataan
pendapat, dan satu buah angket. Di Kota Poso, pada masa DPRD-GR Kabupaten

Poso dipimpin oleh B. L. Sallata sebagai ex officio Bupati pada waktu itu.
Sedangkan, Pimpinan DPRD-GR Kabupaten Poso masa transisi antara lain J.M.

Lengkong, dan Wakil Ketua antara lain J. Santo dan Yahya Mangun. 46

Selanjutnya, pada DPR hasil Pemilu 1971 dan perkembangan Dewan
Perwakilan Rakyat di daerah-daerah belum efektif sebagaimana DPR

di Jakarta pusat. DPRD baru kelihatan berjalan dan dapat dilihat dalam
perkembangan politik lokal adalah pada DPRD Sementara tahun 1950-an.
DPRD Poso misalnya sudah kelihatan sudah membentuk DPRD Sementaranya

pada waktu itu. Wilayah Poso diperjuangkan menjadi suatu kabupaten
yang otonom dilakukan dalam tiga tahap pembentukan. Pertama, Hasil
Muktamar Raja-Raja Sulawesi Tengah. Kedua, Wilayah Sulawesi Tengah

dibagi menjadi dua bagian berdasarkan PP Nomor 33 tahun 1952, yakni:
Daerah Poso dan Daerah Donggala. Ketiga, Pembentukan Daerah Tingkat
II Kabupaten Poso yang otonom yang beribu kota di Kota Poso. Kabupaten

Poso muncul sebagai Kabupaten yang otonom pada tahun 1952 ketika
Kabupaten Sulawesi Tengah lepas dari Propinsi Sulawesi Utara Tengah. Hal

itu sebagai akibat dari tuntutan Masyarakat Sulawesi Tengah untuk menjadi
Propinsi yang otonom. Keadaan itu sebagai realisasi dari Surat Keputusan
Gubernur Sudiro nomor 33 tanggal 25 Oktober 1951 dan kemudian diubah

pada tanggal 30 April 1952 daerah Sulawesi Tengah dibagi dua daerah
administratif yakni Kabupaten Poso dengan ibu kota di Poso dan Kabupaten

Donggala dengan ibukota di Donggala. Berdasarkan pernyataan Gubernur

46 Wawancara Yahya Mangun tanggal 30 Mei 2004 di Poso.