Page 211 - Toponim sulawesi.indd
P. 211

Jaringan Maritim Indonesia: Sejarah Toponim Kota Pantai di Sulawesi  197


                 dengan landschap Todjo, bagian barat berbatasan dengan distrik Pebato, dan
                 bagian Selatan berbatasan dengan distrik Tentena. Distrik Lage membawahi
                 beberapa kampung termasuk Kota Poso dan Muara Sungai Poso. Kampung-

                 kampung yang dibawahi oleh Distrik Lage dari pinggir lait adalah Maboento,
                 Tongko, Maliwoeko, Silantja, Tagoloe, Taliboe, Watoe Awoe, dan Pandiri.

                       Khusus  untuk perkembangan  kampung dan  akan menjadi  Kota

                 tradisional di muara sungai Poso sejak tahun 1917 adalah kampung-kampung
                 kampung Lage atau Lombugia, Kampung Sayo, Kampung Kawua, Kampung
                 Minahasa atau kasintuwu, Kampung Cina atau Bonesompe, Kampung Arab

                 atau Lawanga  Kampung Gorontalo atau Bonesompe,  Kampung Parigi atau
                 Lawanga, dan Kampung Kayamanya.    Pada saat ini Poso dianggap sebagai
                                                   41
                 distrik Poso Lage. Keberadaan kampung ini hingga tahun 1950-an dengan
                 masing-masing kepala distrik bernama Kaleka Tonahi (1920-1930), Jumbo
                 Tima (1930-1935), T. Guluda (1935-1943), P. Mantjoro (1943-1956), dan D.

                 S. Abu (1956-1962).



                 4.2.4 POSO: Kota Pemerintahan

                       Republik Indonesia di tahun 1950, telah ada DPR Sementara yang

                 beraku 1950-1956. DPRS ini memiliki kurang lebih 235 anggota yang terdiri
                 atas bekas senat dan bekas anggota senat RI. Selain itu anggota DPRS juga
                 masuk anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia dan  anggota dewan

                 Pertimbangan Agung RI yang berpusat di Yogyakarta. DPRS telah berhasil
                 membicarakan 237 Rencana Undang-Undang (RUU) dengan menyetujui
                 167. Paling utama yang dilaksanakan adalah Undang-Undang nomor 7 tahun

                 1953 tentang pemilihan. Anggota-anggota Konstituante dan anggota Dewan
                 Perwakilan Rakyat  telah menyetujui 21 mosi, satu angket dan dua kali hak
                 budget.  Pada masa ini juga di Kabupaten Poso telah ada DPRD Sementara.

                 Dalam kajian yang ditulis oleh The Liang Gie dinyatakan bahwa: “Dengan PP

                 41   Tanpa Pengarang, Sejarah Singkat Lahirnya Kota Poso (disampaikan pada HUT Kota Poso ke 106, 2  Ma-
                    ret 2001), hlm. 4.
   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216