Page 212 - Toponim sulawesi.indd
P. 212
198 Jaringan Maritim Indonesia: Sejarah Toponim Kota Pantai di Sulawesi
1952/33(LN 1952/47, tln 262) “daerah” Sulawesi Tengah yang merupakan
federasi swapraja-swapraja dibubarkan dan di wilayahnya dibentuk menjadi
“daerah” Donggala dan “daerah” Poso. Kedua daerah ini tingkatannya
disamakan dengan Kabupaten menurut UU 1948/22. Hal ini dianggap perlu
agar kelak mudah dilakukan penyesuaian bilamana tercipta undang-undang
pemerintahan daerah yang berlaku seragam untuk seluruh Indonesia. Jumlah
anggota DPRD-nya masing-masing 20 orang, sedang Dewan pemerintahannya
maksimal lima orang tidak termasuk KD (pasal 3).”
42
Pada tahun 1950-an anggota DPRD Sementara Propinsi Sulawesi
Tengah utusan dari wilayah Poso antara lain Bastari Laborahima dari Tojo
Una-Una, Sungka Marunduh dari Morowali atau Kolonodale, J. Magido
dari Poso, Lumentut dari Pemuda Poso, dan Monoarfa dari PNI, H. Husin
dari Bungku, serta La Supu dari Ampana, juga E. Kansil dari Luwuk. Ketua
43
DPRD Sementara Kabupaten Poso waktu itu dijabat oleh J.F. Monoarfa
yang tinggal di Kota Poso. DPRDS Kabupaten Poso dilantik pada tanggal 10
April 1953 Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 8 tahun
1952 dan peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1952. Sidang pertamanya
pada tanggal 4 Mei 1953 hingga tanggal 8 Mei 1953 dengan agenda
sidang peraturan pemilihan Ketua dan wakil ketua DPRDS, peraturan
pemilihan anggota DPD, peraturan tata tertib, peraturan mengenai uang
sidang, uang menginap, uang jalan, dan uang representasi. Sidang kedua
44
adalah menyelesaikan antara dua blok PNI dan Masyumi lawan PNI dan
IPKI mengenai keanggotaan DPD yang berjumlah 4 atau 5 orang yang
berlangsung di Kota Poso pada tahun 1953. Jadi, di masa Orde Lama, Poso
telah berjalan sebagai ibu kota kabupaten yang dinamis.
Pasca berlakunya DPR Sementara, DPR Indonesia terbagi dua yang
42 The Liang Gie, Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia Jilid II (Yogyakarta:
Liberty, 1994), hlm. 38.
43 Laporan Politik Sulawesi Tengah dan Surat Keputusan tentang Anggota DPRS Sulawesi Tengah, dalam:
Arsip Propinsi Sulawesi, nomor registrasi 161 dan 222.
44 Arsip Propinsi Sulawesi, nomor registrasi 179.
