Page 219 - Toponim sulawesi.indd
P. 219

Jaringan Maritim Indonesia: Sejarah Toponim Kota Pantai di Sulawesi  205

                 1997-1999. Miradj Safa merupakan seorang militer. Mulyadi adalah seorang

                 tokoh militer dari Akabri Darat. Dia dibantu oleh dua orang tokoh Islam
                 Akram Kamaruddin yang banyak aktif di Al Khairat dan tokoh Kristen Paul

                 Rantelangi yang banyak aktif di GKST. Akram Kamaruddin pernah menjabat
                 sebagai Kepala SMA Al Khairat Poso sejak  tahun 1985. Sedangkan, Paul
                 Rantelangi  sejak tahun  1968 sudah  menjadi  pengurus, Badan  Pengawas

                 Keuangan dan Pembangunan  GKST Kabupaten Poso. Keseluruhan pejabat
                 ini memilih tinggal di Kota Poso walaupun Kota Poso masih dapat dikatakan

                 belum maju seperti sekarang dan tahun 1957-an kota ini diperebutkan oleh
                 Pemuda Poso dengan Permesta yang berkedudukn di Sulawesi Utara.



                 4.2.5 DINAMIKA KOTA POSO DAN PELABUHAN POSO

                       Sebelum  perang dunia  ke-2 wilayah  Propinsi  Sulawesi  belum  ada

                 kantor yang mengurus koperasi secara  khusus,  namun  indikasi  tentang
                 gerakan Koperasi sudah ada di Minahasa sebagai perkumpulan koperasi
                 kredit  yang  pengawasannya ditangani  langsung  boleh  A.V.B di Manado.

                 Sesudah NICA mendarat di wilayah Sulawesi dan melakukan/membangun
                 pemerintahan dibentuklah Dinas CBH yang dimasa NIT menjelma menjadi
                 Djawatan Koperasi dan Perniagaan   Dalam Negeri (KPDN). Walaupun dalam

                 KPDN  telah bada ada perkataan “koperasi”  namun  yang dipentingkan
                 dalam  jawatan ini  adalah  masalah  perdagangan.  Pada akhir tahun  1949

                 terdapat 118  buah  koperasi menjadi  907  buah  pada  tahun  1952  dan
                 19  diantaranya sudah  berbadan hukum dan selebihnya  sedang dalam
                 pengurusan dan penyelidikan badan hukum.  Pada waktu negara kesatuan

                 terbentuk, tugas jawatan KPDN dibagi menjadi tiga jawatan khusus, yakni:
                 Djawatan Perdagangan, Djawatan Organisasi Usaha Rakyat, dan Djawatan

                 Koperasi.  Jawatan  Koperasi  waktu itu  kurang mendapat  perhatian  yang
                 berarti di Sulawesi. Pegawainya hanya empat orang lalu kemudian tinggal
                 dua orang karena dua lainnya memilih bekerja di tempat lain. Pada tahun

                 1951,  pegawai  koperasi secara  keseluruhan  sebanyak kurang lebih  50
   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224