Page 392 - Toponim sulawesi.indd
P. 392
378 Jaringan Maritim Indonesia: Sejarah Toponim Kota Pantai di Sulawesi
dalam wilayah Kecamatan Sendana). 5
Selepas kedatangan Belanda ibu kota Kerajaan Sendana lalu
dipindahkan ke Somba (ibu kota kecamatan Sendana saat ini) dan mereka
melakukan koreksi serta intervensi sistem pemerintahan kerajaan
tradisional, dan menempatkan beberapa pejabat kerajaan yang tidak
berkompeten. Lintasan sejarah juga mencatat bahwa penamaan Somba
saat ini dilatar belakangi oleh hubungan kekerabatan kerajaan Sendana
dan Kerajaan Gowa. Dahulu sebelum bernama Somba, kampung ini diberi
nama Lamboriq, adapun peristiwa penggantian nama dari Lamboriq
menjadi Somba adalah karena terjadinya perkawinan antara Bannaiq,
seorang putra raja (Maraqdia) Sendana dengan Karaeng Baine (putri raja
Gowa). Pesan yang ditinggalkan oleh sang raja Gowa kepada menantunya
untuk mengganti nama daerah yang akan dihuni kelak oleh mereka berdua
dengan nama yang sama dengan daerah asal sang putri, karena itulah maka
kampung Lamboriq diubah menjadi nama Somba, hal ini bertujuan untuk
memudahkan sang raja Gowa untuk mencari dan mengunjungi putrinya
kelak jika ia ingin bertemu.
Kerajaan yang pernah tumbuh dan berkembang di wilayah Kabupaten
Majene pada masa lalu adalah Kerajaan Banggae, dan beberapa kerajaan
6
lainnya seperti Kerajaan Pamboang dan Kerajaan Sendana. Kerajaan
Banggae adalah sebuah kerajaan di wilayah Kabupaten Majene yang
selalu dikaitkan dengan situs “Buttu Ondongang.” Situs Buttu Ondongang
adalah salah satu situs kuburan dimana tempat beberapa raja terkenal
Mandar di Banggae (Majene sekarang ini), tempat raja-raja beristirahat dan
membaringkan diri untuk selama-lamanya. Situ ini adalah situs, sebagai
5 Sewang A., Sosialisasi Siri pada Masyarakat Mandar, (Mandar: Yayasan Maha Putra
Mandar, 2001)
6 Edwar L. Poelinggomang, Sejarah Mandar Masa Kerajaan hingga Sulawesi Barat
(Editor: Muh. Idham Khalid Bodi) ( Solo: Zadahanifa, 2015), hal. 47-79; baca juga:
Muhammad Amir dan Sahajuddin, Konfederasi Mandar Kajian sejarah Persekutuan
antar Kerajaan di Sulawesi Barat (Makassar: Dian Istana, 2011), hlm. 36.