Page 8 - KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN

tersebut, juga ada beberapa kondisi SD Negeri 12 Sanur yang belum memenuhi standar yang
ditetapkan. Adapun kondisi yang harus menjadi prioritas antara lain: Rasio jumlah siswa dengan
rombel dengan jumlah ruang belajar teori belum memadai; Kelengkapan sarana ruang guru belum
memenuhi kriteria; Sarana lapangan olah raga belum ada yang permanen, tidak memadai dan luasnya
belum memadai; Luas parkir kendaraan belum memadai karena keterbatasan lahan; 40% pendidik
mampu menggunakan IT sebagai sarana pembelajaran; 30% pendidik mampu menggunakan internet
sebagai sarana komunikasi dan pembelajaran; 7 dari 18 pendidik sudah memiliki sertifikat kompetensi;
95% guru sudah melaksanakan proses pembelajaran sesuai pedoman RPP; 50% guru sudah
menerapkan pembelajaran berbasis TIK; 90% manajemen kepala sekolah sudah memiliki kualifikasi
dan kompetensi serta mampu melaksanakan fungsi-fungsi manajemen; 80% keterlaksanaan pengurus
Komite Sekolah sudah melaksanakan fungsi-fungsi, peran dan tugas pokoknya; Sumber dana sekolah
berasal dari Dana BOS dan partisipasi Komite; Sekolah menyusun RKAS tiap tahun dan terinci dalam
triwulan; Laporan Triwulan disertai bukti tertulis (Kwitansi, Nota, dan Dokumentasi) dan hasil
kegiatan, beserta bukti setoran pajak.
Pelaksanaan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan diharapkan dapat memberdayakan
sumber daya masyarakat melalui peran serta komite sekolah serta tokoh-tokoh masyarakat. Melalui
kerja sama ini, sangat dimungkinkan untuk melaksanakan kurikulum yang sesuai dengan tatanan
budaya, kebutuhan dan potensi yang ada di daerah. Dengan demikian diharapkan dapat mengatasi
masalah pendidikan yang berkaitan dengan pemerataan, peningkatan mutu, relevansi, dan efisiensi
manajemen.
Berdasarkan uraian tersebut serta memperhatikan kebijakan-kebijakan pemerintah dibidang
pendidikan, maka dalam pengembangan kurikulum ini, SD Negeri 12 Sanur membentuk Tim
Pengembang Kurikulum yang melibatkan seluruh stakeholder sekolah. Sebagai implementasi dari
Menejemen Berbasis Sekolah (MBS) serta melaksanakan program pendidikan sesuai dengan
karakteristik, potensi, dan kebutuhan peserta didik. Pengembangan Kurikulum Sekolah mengacu
delapan standar nasional pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
2005 dan berpedoman pada panduan yang disusun oleh BNSP.

B. DASAR HUKUM
Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, berdampak
juga terhadap perubahan dibidang pendidikan. Dalam penyelenggaraan pendidikan, tingkat satuan
pendidikan diberikan keleluasaan untuk mengelola sekolah masing-masing. Manejemen yang
diterapkan adalah Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Melalui MBS dimungkinkan untuk dirancang
sebuah program pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada di sekolah
bersangkutan.
Landasan hukum dalam pelaksanaan Kurikulum Sekolah Dasar Negeri 12 Sanur adalah:
1. Undang-undang Dasar Negara republik Indonesia tahun 1945 pasal 5 ayat 2;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang No 17 Tahun 2007 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang
Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Kebijakan Nasional Pembangunan
Karakter Bangsa;
6. Inpres Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif;

2