Page 102 - PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

102

Presiden soeharto meninjau Program pendidikan dasar 9 tahun merupakan
program pendidikan dasar 9 tahun prioritas pembangunan pendidikan masa orde
(sumber: back tohir/setneg). baru (sumber: back tohir/setneg).

juga terjadi pada pengajar di tingkat smP. total dana yang Gerakan nasional orang tua asuh (Gn-ota). Program
dikeluarkan untuk program ini hingga akhir Pembangunan tersebut menawarkan konsep dukungan dan peran-serta
Jangka Panjang (PJP) i mencapai hampir 6,5 triliun rupiah. masyarakat untuk penuntasan Wajar sembilan tahun.
setelah giat membangun sarana pendidikan, maka Di tingkat pendidikan tinggi, diprogramkan beasiswa
pada tanggal 2 mei 1984, di akhir Pelita iii pemerintah pun bagi anak berprestasi dari keluarga miskin. Program
mencanangkan Program Wajib belajar. Dalam sambutan yang disalurkan melalui yayasan supersemar ini dikenal
peresmian wajib belajar itu Presiden soeharto menyatakan dengan nama “beasiswa supersemar”. Program ini
bahwa adalah kebijakan pemerintah untuk memberikan mulai dijalankan pada tahun 1984. sampai tahun 1998,
kesempatan yang sama dan adil kepada seluruh anak yayasan supersemar telah memberikan beasiswa kepada
indonesia berusia 7–12 tahun untuk menikmati pendidikan mahasiswa program sarjana (s1) tidak kurang dari 254.889
dasar. upacara pencanangan rencana ini dilakukan secara orang dan 581.839 orang siswa sekolah menengah
besar-besaran di stadion utama senayan, Jakarta. Program kejuruan (smK), sedangkan mahasiswa pascasarjana (s2
wajib belajar mewajibkan setiap anak usia 7–12 tahun untuk dan s3) tercatat 5.703 orang. sebanyak 9.038 orang atlet
mendapatkan pendidikan dasar enam tahun. berprestasi pun menerima beasiswa supersemar. yayasan
Program ini tidak sama dengan kebijakan wajib belajar di supersemar yang didirikan oleh soeharto memposisikan
negara lain, yang mempunyai unsur paksaan dan pemberian diri sebagai mitra pemerintah dalam mengatasi masalah
sanksi bagi siapa saja yang mengabaikan. Pemerintah orde dana pendidikan bagi keluarga tidak mampu. Hal ini
baru hanya mengimbau orang tua agar memasukkan anaknya disebabkan pemerintah sendiri belum sanggup mengatasi
yang sudah cukup umur ke sekolah. negara bertanggung beban biaya pendidikan sepenuhnya.
jawab terhadap penyediaan sarana dan prasarana pendidikan Keberhasilan program wajib belajar enam tahun ditandai
yang dibutuhkan, seperti gedung sekolah dan peralatan dengan kenaikan angka partisipasi sekolah dasar (sD) sebesar
sekolah, di samping tenaga guru dan kepala sekolah. meski 1,4 persen. angka partisipasi sD menjadi 89,91 persen pada
program Wajib belajar (Wajar) sembilan tahun tidak diikuti akhir Pelita iV. Kenaikan angka partisipasi itu menambah
oleh kebijakan pembebasan biaya pendidikan bagi anak-anak kuat niat pemerintah untuk memperluas kelompok usia anak
dari keluarga kurang mampu, pemerintah menyiasatinya yang ikut program wajib belajar selanjutnya, menjadi 7–15
melalui program beasiswa. Kemudian muncullah program tahun, atau tamat sekolah menengah pertama.

SOEHART O:1966-199 7

Presiden Republik Indonesia FINAL REVISI 20082014 CETAK.indd 102 8/21/14 1:14 PM