Page 225 - PEMIKIRAN INDONESIA MODERN 2015

Sejarah Pemikiran Indonesia Modern

Ada tiga teori tentang negara:
1. Negara berdasar teori individualis (Thomas Hobbes, John Locke,
Jean Jaques Rousseau, Herbert spencer).
2. Negara berdasar teori golongan (Marx, Engels, dan Lenin).
3. Negara berdasar teori integralistik (Spinoza, Adam Muller, Hegel).

Soepomo mengajukan pertanyaan soal negara yang akan dibangun
Republik atau monarki. Negara Republik atau monakhi tidak mengenal
dasar susunan pemerintahan, tetapi hendaknya Kepala Negara dan
semua badan pemerintahan mempunyai sifat pemimpin negara dan
rakyat seluruhnya (negarawan). Kepala Negara memimpin rakyat
seluruhnya, mengatasi segala golongan dan bersifat mempersatukan.
Apakah Kepala Negara itu diberi kedudukan raja atau presiden, atau
adipati seperti di Birma, atau sebagai fuhrer itu semua tidak mengenai
dasar susunan pemerintahan.
Cara mengangkat pemimpin negara, kata Soepomo
“menekankan” jangan diturut dengan cara pilihan menurut sistem
demokrasi Barat, yang berdasar atas paham perorangan. Konsekuensi
dari menolak dasar perorangan (individualisme) ini berarti juga menolak
sistem parlementarisme, menolak sistem demokrasi Barat, menolak
sistem menyamakan semuanya sama harganya. Untuk menjamin
pimpinan negara, terutama Kepala Negara terus menerus bersatu jiwa
dengan rakyat dalam susunan pemerintahan negara Indonesia harus ada
badan permusyawaratan supaya mengetahui dan merasakan rasa
keadilan rakyat dan cita-cita rakyat.
Dalam negara yang berdasar integralistik, yang berdasar
persatuan, maka dalam ekonomi akan dipakai sistem “sosialisme
negara” (staatssocialisme) perusahaan-perusahaan yang penting diurus
oleh negara. Dasar kekeluargaan dari negara kebangsaan yang bersatu,
mempunyai akibat-akibat di lapangan lain.
Selanjutnya pada 1 Juni 1945, Sukarno mengemukakan pidatonya
yang membahas secara komprehensif tentang Indonesia merdeka kelak,
yaitu pidato Weltanschauung bangsa. Sesudah mengucapkan pidato
pengantarnya Sukarno menyampaikan eksplanasi mengenai makna dan
maksud Ketua BPUPKI. Sukarno menyampaikan bahwa yang diminta
untuk dibahas oleh Ketua BPUPKI adalah bukan dasarnya Indonesia
Merdeka, tetapi “Philosofische grondslag” daripada Indonesia Merdeka.
Philosofische grondslag itulah pondasi, filsafat, pikiran yang sedalam-
dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya
didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi.

Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya 217