Page 221 - PEMIKIRAN INDONESIA MODERN 2015

Sejarah Pemikiran Indonesia Modern

adalah Peri Kerakyatan. Peri kerakyatan ini meliputi musyawarah,
perwakilan dan kebijaksanaan. Mengenai musyawarah ini, Yamin
mengatakan sebagai berikut:

Musjawarah mendjadi kekuatan, karena membuka kesempatan
kepada orang jang berkepentingan, membesarkan tanggung
djawab warga-negara dan menimbulkan kewadjiban jang tidak
mengikat mengikat hati. Lagi pula dalam tiga hal dasar
permusjawaratan itu memberi kemadjuan kepada ummat jang
hidup dalam negara jang dilindungi oleh kebesaran ke-Tuhan-an.
Pertama: karena dengan dasar musjawarat itu manusia
memperhalus perdjuangannja dan bekerdja diatas djalan ke-
Tuhan-an dengan membuka fikiran dalam permusjawaratan
sesama manusia
Kedua: oleh permusjawaratan, maka negara tidaklah dipikul oleh
seorang manusia atau pikiran jang berputar dalam otak sebuah
kepala, melainkan dipangku oleh segala golongan, sehingga negara
tidak berpuing disekeliling seorang insan, melainkan sama-sama
membentuk negara sebagai suatu batang tubuh, jang satu-satu cel
mengerdjakan kewajiban atas permufakatan jang menimbulkan
perlainan atau perbedaan kerdja, tetapi untuk kesempurnaan
seluruh badan.

Ketiga: permusjawaratan mengetjilkan atau menghilangkan
kechilafan pendirian atau kelakuan orang seorang,
permusjawaratan membawa negara kepada tindakan jang betul
13
dan menghilangkan segala kesesatan .
Tentang dasar musyawarah ini, Yamin menyandarkan
pemikirannya pada Al Quran khususnya surat Asysyura ayat 38 yang
mengatakan bahwa segala sesuatu harus dimusyawarahkan. Negara
Indonesia yang melindungi masyarakat itu hendaklah dibentuk atas
keputusan musyawarah dan di dalamnya selalu mewujudkan
permusyawaratan itu. Menurut Yamin, negara yang dibentuk dan
negara yang tidak bersandar kepada permusyawaratan adalah negara
yang menjauhkan ke-Tuhan-an dan melanggar aturan peradaban
Indonesia.
Mengingat begitu banyaknya dan luasnya negara Indonesia,
maka untuk dapat menjalankan sistem musyawarah yang efektif, perlu
disusun suatu sistem perwakilan dalam setiap pengambilan keputusan.
Sistem perwakilan inilah yang memberi jaminan kepada sifat perwakilan
dan di atas sifat perwakilan inilah menjadi dasar dalam menentukan
terpilihnya orang yang akan memegang kekuasaan dari tingkat desa,

Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya 213