Page 217 - PEMIKIRAN INDONESIA MODERN 2015

Sejarah Pemikiran Indonesia Modern

Badan diberi nama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan
Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau Dokuritsu Jumbi Cosakai,
disingkat Badan Penyelidik.

Nama-nama para anggota Badan Penyelidik ini diumumkan
pada 29 April 1945, hari Tenco Setsu, yaitu lahir Tenno Heika, Kaisar
Hirohito. Dokter Radjiman Wediodiningrat seorang pensiunan dokter
Kesunanan Surakarta dan tokoh Partai Indonesia Raya (Parindra)
anggota Syu Sangi Ki (Dewan Pertimbangan Daerah) Madiun, diangkat
sebagai Ketua Badan Penyelidik (Kaico) dan Ichibangase, (Cirebon
Syucokan, Residen Cirebon) diangkat sebagai Wakil Ketua bersama
R.P. Soeroso.
Pada hari Senin tanggal 28 Mei 1945, Saiko Sikikan, Letnan
Jenderal Herada Kumakici melantik anggota Badan Penyelidik di
gedung Cuo Sangi In (Dewan Pertimbangan Pusat) di Pejambon
(sekarang gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri). Sekali pun tidak
hadir dalam pelantikan tersebut Jenderal Itagaki, Panglima Tentara
Wilayah Ketujuh atasan Panglima Tentara XVI yang bermarkas di
Singapura menyampaikan ucapan selamat atas terbentuknya Badan
Penyelidik ini. Ia menyatakan “Negara Indonesia yang akan
dibangunkan adalah satu mata rantai yang kokoh kuat dalam
Lingkungan Kemakmuran Bersama di Asia Timur Raya dan
kewajibannya dalam usaha pembelaan Asia Timur Raya adalah sangat
penting”.
Sidang BPUPKI dibuka dengan upacara, diawali oleh
pengibaran dua bendera, yaitu Jepang (Hinomaru) disusul dengan
bendera merah putih disisi kirinya. Acara pelantikan dimulai pada pukul
15.30 waktu Jawa atau pukul 14.30 WIB. Amanat Saiko Sikikan Letnan
Jenderal Harada, Kumakici sebagai pembuka acara, dilanjutkan oleh
Gunseikan (Kepala Pemerintahan Militer) Mayor Jenderal Yamamoto,
Moichiro. Dalam pidatonya ia menyatakan:
“Pembentukan badan ini bermaksud menyelenggarakan
pemeriksaan dasar tentang hal-hal yang penting, rancangan-
rancangan dan penyelidikan yang berhubungan dengan usaha
mendirikan Negara Indonesia Merdeka yang baru. Dengan jalan
demikian akan dapat disampaikan bahan-bahan perundingan yang
banyak dan saksama kepada Badan Penetapan Putusan Yang
Terakhir. Kalau kita meninjau bermacam-macam hal di daerah
yang dinamakan Indonesia, serta memikirkan kedudukan pulau
Jawa ini, maka kewajiban badan ini di Tanah Jawa dan cara untuk
4
menjalankan usaha-usahanya akan jelaslah dengan sendirinya” .

Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya 209