Page 124 - Ebook_Atlas Gubernur-

fisik. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah Menurut perhitungan P.M. Noor, lebih realistis
Pasukan MN 1001 dan ALRI Divisi IV Pertahanan jika markas perjuangannya dipindahkan dari
Kalimantan. Sementara itu, golongan politik secara Yogyakarta ke Jakarta. Sebabnya, di Jakarta
legal dan kooperatif berjuang melalui saluran tersedia segala fasilitas untuk melaksanakan
politik. Sebagai anggota Dewan Banjar, mereka infiltrasi politik. Setelah hijrah ke Jakarta, P.M.
menentang pembentukan Negara Kalimantan. Noor mendirikan Yayasan Dharma. Dia bergiat
Golongan ini terdiri dari Partai Serikat Kerakyatan dalam bidang penerbitan dan propaganda. Salah
Indonesia (SKI) dan Partai Serikat Muslimin satu warta andalanny adalah mingguan Mimbar
Indonesia (Sermi). Yang termasuk juga dalam Indonesia. Warta ini bertujuan memberikan
golongan ini adalah kelompok wanita bernama penerangan serta menanamkan keinsyafan
Persatuan Tindakan Wanita Indonesia (Pertiwi). bernegara, terutama bagi rakyat Indonesia yang
berada di daerah pendudukan Belanda.
Dalam menyikapi perkembangan politik setelah
Linggajati, beberapa angota SKI menemui Gubernur Meskipun tidak lagi menjabat sebagai Gubernur
P.M. Noor untuk melaporkan keadaan perjuangan Kalimantan, P.M. Noor tetap melakukan konsolidasi
di Kalimantan Selatan. Mereka melaporkan bahwa dengan Pasukan MN 1001. Di Kalimantan Pasukan
rakyat Kalimantan Selatan baik dari golongan MN 1001 telah berganti nama menjadi partai
gerilyawan maupun dari golongan politik yang politik bernama Mandau Talabang Kalimantan
terhimpun dalam Partai SKI kompak menghadapi (MTK). Sebutan MTK kemudian diubah menjadi
Belanda. Atas nama SKI, mereka menyampaikan pasukan MTKI atau Pasukan Mandau Talawang
sebuah pernyataan kepada Wakil Presiden Kalimantan Indonesia. P.M. Noor mendukung
Hatta berupa dukungan dan kesetiaan terhadap MTKI dengan memberi bantuan berupa pembelian
Republik Indonesia. Di sisi lain, konsekuensi sekitar seribu pucuk senjata di Filipina dan
Perjanjian Linggajati menjadikan Kalimantan Singapura. Dalam perkembangannya, Pasukan
berada di luar kekuasaan politik dan hukum MTKI menjelma menjadi kelompok gerilya dengan
Republik Indonesia. Dengan sendirinya, kedudukan jumlah pasukan yang besar tersebar di berbagai
Gubernur Kalimantan tidak ada lagi dalam struktur kawasan di Kalimantan. Pasukan ini merupakan
pemerintahan. Jabatan itu dihapuskan berdasarkan kekuatan revolusi terbesar kedua setelah ALRI
Penetapan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Divisi IV Kalimantan. Sepanjang 1947 hingga
2 Tahun 1947. Oleh karena itu, P.M. Noor berhenti 1949 MTKI sering terlibat kontak senjata dengan
menjadi Gubernur Kalimantan. pasukan NICA dan KNIL.

3. Akhir Hayat

Di tengah krisis revolusi kiprah P.M. Noor sebagai Pada 1947 P.M. Noor bekerjasama dengan tokoh
gubernur dalam perjuangan mempertahankan nasionalis lain seperti Sukardjo Wirjopranoto
kemerdekaan di Kalimantan memperlihatkan hasil dan Mr. Soepomo dalam menghidupkan Mimbar
yang signifikan. P.M. Noor berupaya membangun Indonesia. Segmen pembaca yang disasar Mimbar
persatuan dan kesatuan di Kalimantan yang Indonesia adalah rakyat Indonesia yang berada
multietnis. Pasukan yang dibangunnya berhasil di daerah pendudukan Belanda. Di wilayah yang
membuka cabang di seluruh wilayah Kalimantan dikuasai Belanda, rakyat terpecah, terutama
dan hasilnya beragam kelompok dapat disatukan setelah Perjanjian Linggajati. Media ini berperan
dalam satu wadah perjuangan. Pembentukan BPOG besar dalam menggaungkan seruan integrasi
dan Pasukan MN 1001 adalah terobosan penting Republik serta menolak konsep negara federal
sebagai produk kebijakan P.M. Noor sebagai buatan Belanda.
gubernur. Tidak salah apabila dikatakan bahwa
P.M. Noor telah membangun imajinasi kebangsaan Meskipun tidak lagi aktif sebagai gubernur sejak
di Kalimantan pada masa revolusi. Tidak hanya 1947, jabatan itu baru ditanggalkan P.M. Noor
bagi daerahnya, P.M. Noor juga menyumbang pada 1950. Serah terima jabatan gubernur
kontribusi bagi pemerintah pusat dengan Kalimantan setelah Noor baru bisa dilaksanakan
membendung pengaruh propaganda Belanda. pada masa pengakuan kedaulatan. Pada 1956—

110 ATLAS SEJARAH INDONESIA: GUBERNUR PERTAMA DI INDONESIA