Page 160 - Ebook_Atlas Gubernur-
P. 160
2.2 Menghadapi Belanda
Dengan kembalinya Belanda ke wilayah Indonesia propaganda Belanda. Pada saat yang sama
bagian timur, kedudukan penguasa Republik yang Ratulangi juga mengadakan petisi yang melibatkan
diawaki Sam Ratulangi menjadi surut. Pada 2 ratusan pemuka rakyat Sulawesi Selatan.
Oktober 1945, satu peleton tentara KNIL—yang
ditengarai dari unsur Ambon—mengendarai Sam Ratulangi merancang petisi yang berisikan
empat buah truk keluar dari Fort Rotterdam dan maklumat untuk mempertahankan daerah
menembaki pemuda dan rakyat sipil di tepi jalan Sulawesi sebagai bagian mutlak negara Indonesia.
Lajangiru, Maccini, dan Maricaya. Atas peristiwa Sebanyak 540 orang yang terdiri dari raja-raja,
itu, massa pemuda dan rakyat secara spontan pemuda, tokoh agama, dan pemimpin politik dari
melakukan pembalasan terhadap orang-orang Sulawesi Tengah dan Selatan ikut menandatangani
Ambon yang sudah lama menetap di Makassar. petisi. Setelah rampung, petisi diserahkan kepada
Ironisnya, orang-orang Ambon yang jadi sasaran Panglima Australia sebagai perwakilan Sekutu
pembalasan itu sebenarnya mereka yang pro RI di Indonesia bagian timur. Kemudian, petisi
binaan Johannes Latuharhary, Gubernur Maluku. diteruskan ke Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Para bangsawan lokal resah menyaksikan Pada Desember 1945 pihak Belanda mengadakan
ketegangan yang terjadi. Pada 15 Oktober 1945 perundingan dengan Gubernur Sam Ratulangi.
bertempat di rumah Raja Bone Arumpone Andi Kedua belah pihak sepakat untuk memerintah
Mappanyukki di Jongaya diadakan pertemuan kota Makassar melalui Komite Bersama Indonesia-
antar raja-raja di Sulawesi Selatan. Pertemuan Belanda yang diawasi oleh Sekutu. Sementara
itu dihadiri sekitar 40 orang pemuka rakyat. itu, daerah-daerah di luar Sulawesi berada dalam
Mereka pada intinya merumuskan deklarasi yang kekusaan Indonesia dengan Sam Ratulangi
mendukung kekuasaan Republik di Sulawesi sebagai pemimpinnya. Status Sulawesi ditentukan
Selatan di bawah kepemimpinan Gubernur Sam kemudian hari berdasarkan persetujuan antara
Ratulangi. Sementara itu, di kancah fisik PPNI pemerintah Indonesia dan Belanda yang akan
mulai melacarkan pemberontakan bersenjata diselenggarakan. Namun, Belanda tidak pernah
pada 27 Oktober 1945. Mereka merebut tempat- mematuhi persetujuan yang sudah disepakati.
tempat strategis yang diduduki NICA, mulai Pada akhir Januari 1946 NICA telah menguasai
dari Radio Makassar, stasiun radio Matoangin hampir seluruh wilayah Sulawesi di bawah
dan Maradekaja, tangsi polisi di Jalan Gowa, pengawasan tentara Australia. Sam Ratulangi
hingga kantor NICA (Conica). Meski perlawanan sendiri selalu menolak ajakan Belanda untuk
dilancarkan, nyatanya tentara Australia malah bekerja sama untuk menjadikan Sulawesi sebagai
membalas aksi pro Republik dengan represi. federasi tersendiri. Sementara itu, muncul pula
Komandan pasukan Australia, Brigjen Chihon, tokoh lokal yang bemufakat dengan musuh
sikapnya lebih pro Belanda ketimbang Brigjen Republik. Sosok yang dimaksud ialah Nadjmudin
Dougherty yang berkesan simpati terhadap Daeng Malewa.
perjuangan Indonesia. Dengan dalih pemulihan
pemerintahan sipil, tentara Australia tidak segan Manuver politik Nadjmudin dalam pertemuannya
menindak dengan senjata dan pada akhirnya dengan van Mook yang tanpa melibatkan
mematahkan gerakan bersenjata kelompok kaum Republik memunculkan friksi dengan
pemuda. Pusat Keselamatan Rakyat yang dipimpin Sam
Ratulangi. Dampaknya sudah diperkirakan, yaitu
Sam Ratulangi menghimpun dan melindungi penangkapan-penangkapan sejumlah orang
semua kekuatan pro Republik yang ada di Republik yang dilakukan oleh pihak Belanda.
belakangnya dalam satu organisasi. Pada Pada akhirnya, pemerintahan Sam Ratulangi
November 1945, Ratulangi mendirikan organisasi tidak berlangsung lama. Selama sembilan bulan
Pusat Keselamatan Rakyat. Bertempat di Gubernur Sam Ratulangi berjuang memimpin
Jalan Gowa yang menjadi kediaman sekaligus Sulawesi sebelum mengalami masa pengasingan di
kantor gubernur, Sam Ratulangi memimpin pulau seberang.
Pusat Keselamatan Rakyat dalam menghadapi
146 ATLAS SEJARAH INDONESIA: GUBERNUR PERTAMA DI INDONESIA
