Page 50 - Ebook_Atlas Gubernur-

1.1 Bergulat di Dewan Rakyat

Setelah menyelesaikan pendidikan di dalam pemerintah pusat kolonial. Selama di
Bestuurschool, Soetardjo kembali ke Rembang Volksraad Soetardjo mencetuskan berbagai
dan selanjutnya diangkat menjadi wedana (satu kebijakan sipil, terutama berbagai prakarsa untuk
tingkat di bawah kabupaten). Pada 1929 saat mendukung kesetaraan terhadap rakyat bumiputra.
menjadi patih di Gresik, Soetardjo ikut serta dalam Ia banyak bergaul dengan tokoh-tokoh nasionalis
pembentukan Perhimpunan Pegawai Bestuur Hindia.
Bumiputra (PPBB). Bupati Bandung, yakni Raden
Adipati Aria Wiranatakusuma V, menjadi Ketua Dalam harian De Indische Courant, 14 Juli 1933
PPBB. Sementara itu, Soetardjo ditunjuk sebagai Soetardjo mencela keputusan pemerintah yang
Wakil Ketua PPBB. Soetardjo Kartohadikoesoemo tidak bersedia menggunakan kata Indonesieratau
bertolak ke Batavia untuk mewakili PPBB dan ‘orang Indonesia’. Ia juga menegaskan bahwa
pemerintahan Jawa Timur dalam rapat Volksraad keberhasilan kolonial Belanda tidak lepas dari
pada 1931. Dalam sidang pertama Volksraad, ia upaya dan kerja keras pemerintah bumiputra.
terpilih sebagai anggota College van Gedelegeerde Volksraad akhirnya menyetujui agar tidak lagi
Volksraad atau Badan Pekerja Dewan Rakyat. menyebut anak negeri dengan inlander. Pengunaan
Pada titik ini Soetardjo yang mengawali karier sebutan orang Indonesia berangsur-angsur
birokratnya dari daerah kini mulai berkecimpung diperbolehkan.

Pada Juli 1936 Soetardjo merancang petisinya yang kemudian dikenal

sebagai Petisi Soetardjo. Dalam petisinya, Soetardjo mengusulkan agar

diselenggarakan konferensi antara wakil-wakil Belanda dan Hindia
Belanda dengan kedudukan sejajar. Tujuannya adalah membuat rencana
berjangka 10 tahun untuk menyiapkan kemerdekaan negeri Hindia

Belanda. Kemudian, Petisi Soetardjo diperdebatkan dalam sidang

Volksraad yang diputuskan lewat pemungutan suara. Hasilnya diterima
dengan 26 suara setuju dan 20 suara menolak. Kemudian, Petisi diteruskan
ke negeri Belanda. Keputusan Kerajaan Belanda baru diperoleh 2 tahun

kemudian, tepatnya pada 16 November 1938 yang mengukuhkan

penolakan terhadap Petisi Soetardjo. Kerajaan Belanda berpendapat
bahwa rakyat Hindia Belanda belum matang untuk mempersiapkan
sebuah pemerintahan sendiri. Penolakan terhadap Petisi Soetardjo

menimbulkan kekecewaan besar di kalangan nasionalis yang bekerja

dalam tatanan kolonial. Hal itu sekaligus memupus kepercayaan terhadap
pemerintah kolonial yang berkaitan dengan masa depan wilayah jajahan.
Lantaran petisinya itu, sebanyak empat kali Soetardjo pernah diperiksa

oleh alat kekuasaan kolonial.

36 ATLAS SEJARAH INDONESIA: GUBERNUR PERTAMA DI INDONESIA