Page 96 - Ebook_Atlas Gubernur-
P. 96
1.2 Sebagai Pejabat di Masa Pendudukan
Jepang
Tidak seperti di wilayah lain yang menyambut dengan jabatan residen pada masa kolonial,
kedatangan pasukan Jepang pada awal Perang tetapikekuasaannya seperti seorang gubernur).
Asia Timur Raya, masyarakat Magetan tidak berani Pada titik ini nama Soerjo yang telah dikenal
untuk keluar rumah. Mereka hanya bisa menunggu sebagai salah satu bupati yang cakap dalam
dengan cemas apa yang akan terjadi kemudian. memimpin wilayah administrasinya ditunjuk
Soerjo yang saat itu menjabat sebagai Bupati pemerintah militer Jepang sebagai syucokan di
Magetan berupaya agar kehidupan masyarakat wilayah Bojonegoro pada 10 November 1943.
kembali normal dengan menyerukan agar rakyat
tidak khawatir dengan situasi yang tengah Pada tahun 1943 posisi pasukan Jepang dalam
terjadi. Keamanan Magetan ia tunjukkan dengan Perang Asia Timur Raya mulai mendapat pukulan
berjalan-jalan di alun-alun Magetan bersama balik dari tentara Sekutu. Jalannya perang tersebut
istrinya. Namun, seiring dengan kedatangan sedikit demi sedikit mulai menyudutkan posisi
pasukan Jepang, Soerjo tidak bisa berbuat apa- pasukan Jepang sehingga pemerintah militer
ap, selain menerima uluran kerja sama dengan Jepang menghidupkan rencana memberi janji
mereka kendati ia sesungguhnya membenci kemerdekaan Indonesia. Pada 1 Maret 1945
perilaku penguasa militer Jepang. Bahkan, ia dibentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan
menolak memenuhi permintaan penguasa militer Kemerdekaan Indonesia yang beranggotakan 68
Jepang yang mengumpulkan perempuan muda tokoh terkemuka di Indonesia. Namun, belum lagi
untuk diserahkan kepada para serdadu sebagai janji kemerdekaan tersebut diwujudkan, Jepang
pelampiasan nafsu mereka. menyerah tanpa syarat kepada pasukan Sekutu
setelah kota Hiroshima dan Nagasaki dibom atom
Guna mengatur tata kelola pemerintahan, pada oleh Amerika Serikat.
September 1943 mereka mengangkat tujuh orang
Indonesia terkemuka sebagai penasihat pada Kekalahan Jepang tidak disia-siakan oleh kaum
pemerintahan militer Jepang. Mereka adalah Ir. nasionalis Indonesia. Pada 17 Agustus 1945,
Sukarno sebagai somubu (pimpinan Departemen atas nama bangsa Indonesia, Sukarno-Hatta
Urusan Umum), Mr. Suwandi sebagai naimubu memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di
(pimpinan Departemen Urusan Dalam Negeri), Jakarta. Satu hari kemudian BPUPKI yang telah
Dr. Abdul Rasyid sebagai wakil naimubu, Prof. bertransformasi menjadi Panitia Persiapan
Mr. Dr.Soepomo sebagai syihobu (pimpinan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengadakan sidang
Departemen Kehakiman), Mochtar bin Prabu istimewa yang melahirkan lima keputusan penting.
Mangkunegoro sebagai kosubu (pimpinan Salah satu keputusantersebut adalah pembentukan
Departemen Lalu Lintas), Mr. Muhammad delapan provinsi yang menjadi bagian wilayah
Yamin sebagai sendenbu (pimpinan Departemen Republik Indonesiayang baru berdiri, yakni
Propaganda), dan Prawoto Sumodilogo sebagai Sumatra, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur,
sngyobu (pimpinan Depatemen Ekonomi). Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan.
Kepiawaian dan prestasi Soerjo selama memimpin
Di tingkat daerah pemerintah militer Jepang sejumlah wilayah di Jawa Timur sejak masa
menghapus tiga provinsi di Pulau Jawa, yaitu Jawa pemerintahan Hindia Belanda merupakan alasan
Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sebagai kuat diangkatnya ia sebagai Gubernur Provinsi
gantinya, pada 8 Agustus 1942 dibentuk 17 daerah Jawa Timur.
syu yang dipimpin oleh seorang syucokan (setara
82 ATLAS SEJARAH INDONESIA: GUBERNUR PERTAMA DI INDONESIA
