Page 32 - wbc agustus pages

PERATURAN

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.04/2018

Tentang Perekaman, Penegahan, Jaminan, Penangguhan Sementara, Monitoring
Dan Evaluasi Dalam Rangka Pengendalian Impor Atau Ekspor Barang Yang Diduga
Merupakan Atau Berasal Dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual.

Adapun pokok-pokok materi muatan yang diatur dalam Peraturan
Menteri Keuangan dimaksud, antara lain:
1. Latar belakang diterbitkannya peraturan tersebut antara lain :
a. bahwa pengendalian impor atau ekspor barang hasil pelanggaran
Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) telah diatur dalam pasal 54
sampai dengan pasal 64 Undang-Undang Kepabeanan;
b. bahwa perintah kepada DJBC untuk melakukan penangguhan
sementara di kawasan pabean memerlukan peran aktif dari
pemegang hak (right holders) dan terdapat desakan yang
cukup besar baik dari right holders, masyarakat usaha, asosiasi
terhadap DJBC untuk melaksanakan pengawasan barang terkait
HKI dengan skema yudisial sekaligus ex-officio;
c. bahwa telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun
2017 tentang Pengendalian Impor atau Ekspor Barang Yang
Diduga Merupakan Atau Berasal Dari Hasil Pelanggaran Kekayaan
Intelektual, yang mengakomodir skema ex - officio dengan
dilakukan penegahan dan skema yudisial berdasarkan surat
perintah dari Ketua Pengadilan Niaga; dan
d. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2017 tentang
Pengendalian Impor atau Ekspor Barang Yang Diduga Merupakan
Atau Berasal Dari Hasil Pelanggaran Kekayaan Intelektual
diundangkan pada tanggal 2 Juni 2017 dan mulai berlaku 60 hari
setelah tanggal diundangkan sehingga diperlukan PMK sebagai
peraturan pelaksanaan dari PP dimaksud.
2. Maksud dan tujuan Penyusunan peraturan di maksud, yaitu
a. Melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2017
tentang Pengendalian Impor atau Ekspor Barang Yang Diduga
Merupakan Atau Berasal Dari Hasil Pelanggaran Kekayaan
Intelektual;
b. meningkatkan citra Indonesia khususnya DJBC di mata pelaku
industri internasional ataupun nasional dengan adanya skema
judicial dan ex officio dalam penegakan hukum pelanggaran HKI;
c. Memberikan kepastian hukum terhadap pemilik hak/pemegang
hak khususnya Merek dan Hak Cipta dalam melakukan perekaman
data HKI ke dalam Sistem Rekordasi DJBC; dan
d. Memberikan kepastian hukum bagi pegawai DJBC dalam
melaksanakan kewenangannya untuk melakukan penegakan
hukum terhadap pelanggaran HKI di Kawasan Pabean.

30 |
30 | Volume 50, Nomor 8, Agustus 2018 - Warta Bea CukaiVolume 50, Nomor 8, Agustus 2018 - Warta Bea Cukai