Page 33 - wbc agustus pages

PERATURAN

3. Hal-hal yang diatur dalam Peraturan dimaksud, antara lain:
a. tata cara Perekaman Merek dan Hak Cipta yang harus
diajukan kepada DJBC oleh pemilik atau pemegang hak
untuk dapat dilakukan penegakan hukum apabila terjadi
pelanggaran HKI;
b. mekanisme penegahan, antara lain penegahan dilakukan
pada saat pemeriksaan pabean atau analisis intelijen
berdasarkan pada informasi sistem perekaman HKI DJBC;
c. tindak lanjut dan persyaratan yang harus disiapkan oleh
pemilik hak /pemegang hak akibat adanya penegahan
yang dilakukan oleh DJBC;
d. mekanisme penyampaian jaminan, besaran jaminan,
klaim jaminan, dan pencairan jaminan;
e. mengenai mekanisme penangguhan:
- permohonan penangguhan diajukan kepada
Pengadilan Niaga;
- tindak lanjut adanya perintah penagguhan dari
Pengadilan Niaga (Pelaksanaan penangguhan,
pemberitahuan, Pemeriksaan barang.
- Pengaturan mengenai monitoring dan evaluasi
terhadap data dalam sistem perekaman.Pengadilan
Niaga;
- tindak lanjut adanya perintah penagguhan dari
Pengadilan Niaga (Pelaksanaan penangguhan,
pemberitahuan, Pemeriksaan barang.
f. Pengaturan mengenai monitoring dan evaluasi terhadap
data dalam sistem perekaman.

Volume 50, Nomor 8, Agustus 2018 - Warta Bea Cukai | 3131