Page 33 - Warta Bea Cukai Edisi November 2018

PERATURAN

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.04.2018

Tentang Kemudahan Perizinan yang Terintegrasi Secara Elektronik

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.04.2018 tentang kemudahan perizinan yang terintegrasi
secara elektronik ditetapkan dalam rangka Melaksanakan ketentuan Pasal 88 Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan untuk
lebih mengoptimalkan pelayanan di bidang kepabeanan, cukai dan perpajakan, perlu mengatur ketentuan
mengenai pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di bidang kepabeanan, cukai, dan
perpajakan.
Adapun Pokok-pokok materi muatan yang diatur dalam Peraturan dimaksud, antara lain:

1.Latar belakang dan gambaran umum perlunya membuat ketentuan mengenai kemudahan perizinan yang
terintegrasi secara elektronik, antara lain:
a. Dalam rangka mendukung perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik sesuai ketentuan
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik;
b. Untuk lebih mengoptimalkan pelayanan perizinan berusaha di bidang kepabeanan, cukai dan
perpajakan;
c. PMK mengatur pelayanan perizinan berusaha secara elektronik dibidang registrasi kepabeanan,
perizinan TPB, perizinan KITE, perizinan NPPBKC; dan pendaftaran NPWP melalui INSW yang
terintegrasi dengan sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (OSS);
d. Kewajiban melakukan penyesuaian peraturan terkait perijinan dalam OSS paling lama 15 hari kerja;
e. Adanya pergeseran makna Akses Kepabeanan antara Pasal 26 PP Nomor 24 Tahun 2018 dengan Pasal
6 UU Nomor 17 Tahun 2006;
f. Pembuatan peraturan subtantif memerlukan waktu dan perubahan sistem yang mendasar.
2. Maksud dan tujuan penyusunan PMK 68/PMK.04/2017 di maksud, guna.
a. Sebagai peraturan yang berlaku dan mengatur semua perizinan DJBC yang melalui OSS;
b. Sebagai pedoman untuk penyusunan peraturan substantive (Registrasi Kepabeanan, TPB, KITE,
NPPBKC);
c. Penekanan terhadap peran INSW dalam OSS, menghindari penafsiran tentang Akses Kepabeanan
(Pasal 26 PP Nomor 24 Tahun 2018 dengan Pasal 6 UU Nomor 17 Tahun 2006).

3. Hal-hal yang diatur dalam Peraturan dimaksud antara lain:
a. Perizinan bidang Kepabeanan, Cukai, dan Perpajakan dapat dilakukan melalui INSW yang terintegrasi
dengan sistem OSS.
b. Perizinan Kementerian Keuangan melalui sistem OSS meliputi:
1. registrasi kepabeanan;
2. perizinan TPB;
3. perizinan KITE;
4. perizinan NPPBKC; dan
5. Pendaftaran NPWP.
c. Janji layanan:
1. Registrasi Kepabeanan 3 (tiga) jam;
2. Perizinan TPB 3 (tiga) Hari Kerja di KPPBC, 1 (satu) Jam di Kanwil DJBC;
3. Perizinan KITE 1 (satu) Jam di Kanwil DJBC; dan
4. NPPBKC, Pemeriksaan lokasi 5 Hari Kerja sejak permohonan diterima dan kesiapan pemohon; dan
Keputusan Pemberian NPPBKC 3 Hari Kerja sejak permohonan diterima lengkap.
d. Pemanfaatan data OSS untuk kepentingan pelaksanaan tugas Kementerian Keuangan.

Volume 50, Nomor 9, September 2018 - Warta Bea Cukai | 31