Page 10 - e-Modul Sejarah SMK MST-2
P. 10

2. Perundingan Linggajati














               Pada  tanggal 10  November  1946,  pihak            •  tentaranya  dari  daerah-daerah  itu  paling
                                                                      lambat 1 Januari 1949.
               Indonesia  dan  Belanda  kembali  mengadakan        •  Republik  Indonesia  dan  Belanda  akan
               perundingan  di  Linggajati.  Perundingan  itu         bekerja  sama  untuk  membentuk  negara
               dipimpin     oleh Lord     Killern.    Dalam           federasi  dengan  nama  Republik.  Indonesia
               perundingan Linggajati itu, delegasi Indonesia         Serikat  yang  salah  satu  negara  bagiannya
               dipimpin  oleh  Perdana  Menteri Soetan                adalah Republik Indonesia.
               Sjahrir dan  anggotanya  antara  lain  Presiden     •  Republik  Indonesia  Serikat  dan  Belanda
               Soekarno,  Wakil  Presiden  Drs.  Moh.  Hatta,         akan  membentuk  Uni  Indonesia-Belanda
               Dr. Leimena, Dr. A. K. Gani, Mr. Moh. Roem,            dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya.

               Mr. Amir Syarifuddin, dan Mr. Ali Boediardjo.       3. Komisi Tiga Negara
               Dari  pihak  Belanda  dipimpin  oleh van            Agresi  militer  yang  dilancarkan  Belanda
               Mook dengan anggotanya antara lain Mr. van          menimbulkan  reaksi  hebat  dari  berbagai
               Pool  dan  E.  de  Boer.  Seperti  sebelumnya,      negara.  Pada  tanggal  30  Juli  1947  pemerintah
               perundingan  ini  pun  berjalan  sangat  alot       India  dan  Australia  mengajukan  permintaan
               karena baik pihak Republik Indonesia maupun         secara  resmi  kepada  Dewan  Keamanan
                                                                   Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (DK  PBB)  agar
                                                                   masalah  Indonesia  segera  dimasukan  dalam
               Belanda  berpegang  teguh  pada  prinsipnya         daftar acara DK PBB.
               masing-masing.  Pada  tanggal  15  November
               1946, perundingan mencapai persetujuan yang         Permintaan  itu  diterima  pada  tanggal  1
               terdiri  dari  17  pasal,  di  antaranya  yang      Agustus  1947.  Dewan  Keamanan  PBB
               terpenting adalah sebagai berikut:                  memerintahkan  gencatan  senjata  pada  kedua
                                                                   belah  pihak  yang  sudah  harus  berlaku  pada
                                                                   tanggal  4  Agustus  1947.  Pada  tanggal  14
               •  Belanda mengakui secara de facto Republik        Agustus  1947,  DK  PBB  mengadakan  sidang
                   Indonesia  atas  wilayah  Sumatra,  Jawa  dan   untuk  membahas  masalah  Republik  Indonesia
                   Madura. Belanda segera menarik mundur           Belanda.





                          e-Modul SMK kls X                                                                   10
                          Sejarah Indonesia Bab-1 Semester 2
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15