Page 13 - e-Modul Sejarah SMK MST-2
P. 13
Selain itu, KTN juga mengajukan usul politik pihak Republik Indonesia harus menyatakan
untuk dipilih oleh pihak Republik Indonesia persetujuan-nya, paling lambat tanggal 9
dan Belanda yang isinya adalah sebagai berikut: Januari 1948.
• Kemerdekaan bagi Indonesia. Dengan persetujuannya atas prinsip-prinsip
dari KTN oleh pihak Republik Indonesia
• Kerja sama antara Indonesia-Belanda.
maupun Belanda, maka pada tanggal 17 Januari
• Dibentuknya suatu negara federasi. 1948 delegasi kedua negara yang bertikai
Sebagai balasan terhadap usul KTN, Belanda kembali mengadakan pertemuan di atas Kapal
menyampaikan 12 prinsip politik kepada USS Renville untuk menandatangani
Indonesia, antara lain pengurangan jumlah persetujuan gencatan senjata dan prinsip-
pasukan dan penghidupan kegiatan ekonomi. prinsip politik yang disaksikan oleh KTN.
Belanda menyatakan bahwa 12 prinsip itu
merupakan usaha terakhir yang apabila ditolak Secara singkat isi Perjanjian Renville sebagai
maka Belanda tidak akan lagi melanjutkan berikut:
perundingan. Belanda memberikan waktu 48
jam kepada pemerintah RI untuk 1. 10 pasal persetujuan gencatan senjata
menjawabnya. Usul Belanda yang disertai 2. 6 pokok prinsip tambahan untuk
ultimatum itu dianggap oleh pihak RI sebagai perundingan guna mencapai penyelesaian
sikap ingin menang sendiri. politik, antara lain sebagai berikut:
Komisi Tiga Negara menanggapi usul Belanda • Belanda berdaulat atas Indonesia sampai
itu sebagai sesuatu yang berbahaya sehingga pengakuan kedaulatannya kepada Negara
Dr. Frank Graham mengajukan lagi 6 prinsip Indonesia Serikatyang merdeka
tambahan untuk mencapai penyelesaian politik. • Republik Indonesia menjadi bagian dari
Pemerintah RI mendapat jaminan dari KTN Republik Indonesia Serikat
bahwa daerah kekuasaannya tidak akan • Sebelum pemerintah negara federal
berkurang selama masa peralihan hingga terbentuk, maka Republik Indonesia harus
diserahkannya kedaulatan oleh pihak Belanda mempunyai wakil-walcil yang layak dalam
kepada negara federal Indonesia. tiap-tiap Pemerintahan Federal Sementara
• Akan mengadakan plebisit (Pepera) di Pulau
Pemerintah mau menerima prinsip-prinsip Jawa, Madura, dan Sumatra untuk
KTN itu karena dalam prinsip ke-4 dan ke-6 menentukan apakah rakyat daerah-daerah
dinyatakan bahwa antara 6 bulan sampai 1 tersebut bergabung dengan RI atau RIS.
tahun sesudah ditandatanganinya persetujuan • 12 prinsip politik termasuk tiga pokok hasil
politik akan diadakan plebisit di seluruh Persetujuan Linggajati
Indonesia di bawah pengawasan KTN untuk
menentukan hasrat rakyat bergabung atau 5. Resolusi Dewan Keamanan PBB
tidaknya dengan RI. Pihak Belanda sebelumnya Tindakan Belanda melakukan agresi militer
juga sudah menerima prinsip-prinsip yang kedua menimbulkan reaksi dari PBB. Dewan
diajukan oleh KTN itu dengan catatan bahwa Keamanan PBB pada tanggal 28 Januari
e-Modul SMK kls X 13
Sejarah Indonesia Bab-1 Semester 2
