Page 15 - e-Modul Sejarah SMK MST-2
P. 15

6.  Konferensi Inter-Indonesia



















               Sebagai tindak lanjut dari hasil-hasil Perjanjian   Dalam konferensi itu dibicarakan pula bentuk
               Roem-Royen,  pemerintah  Republik  Indonesia        kerja  sama  RIS  dengan  pemerintah  Belanda
               segera mengadakan persiapan-persiapan untuk         dalam  perserikatan  uni,  serta  masalah
               menghadapi  Konferensi  Meja  Bundar  (KMB).        kewajiban RIS dan Belanda sehubungan dengan
               Pemerintah  Republik  Indonesia  kemudian           penyerahan kekuasaan.
               mengadakan  pendekatan  dengan  pihak  BFO
               atau   Badan    Musyawarah     Negara-negara        Keputusan penting lainnya adalah bahwa BFO
               Federal  untuk  menciptakan  satu  front  dalam     menyokong  tuntutan  Republik  Indonesia  atas
               menghadapi Belanda pada KMB.                        penyerahan  kedaulatan,  tanpa  ikatan-ikatan
                                                                   politik  atau  ekonomi.  Di  bidang  militer,
               Republik    Indonesia    dan    pihak    BFO        konferensi  memutuskan  antara  lain  sebagai
               (Bijeenkomst  voor  Federal  Overleg) akhirnya      berikut:
               mengadakan  pertemuan  pada  tanggal 19-22
               Juli     1949 di Yogyakarta.       Pertemuan        •  Angkatan  Perang  Republik  Indonesia  Serikat
               dilanjutkan kembali tanggal 31 Juli-2 Agustus          (APRIS) adalah Angkatan Perang Nasional.
               1949 di Jakarta.      Pembicaraan       dalam       •  TNI  menjadi  inti  APRIS  dan  akan  menerima
                                                                      orang-orang  Indonesia  yang  ada  di  dalam
               konferensi  itu  hampir  seluruhnya  mengenai          KNIL, VB (Veiligherd Bataljons), dan kesatuan-
               masalah  pembentukan  Republik  Indonesia              kesatuan  tentara  Belanda  lainnya  dengan
               Serikat (RIS), terutama mengenai tata susunan          syarat-syarat  yang  akan  ditentukan  lebih
               dan hak pemerintah RIS di satu pihak dan hak           lanjut.
               negara- negara bagian di pihak lain.



                          e-Modul SMK kls X                                                                   15
                          Sejarah Indonesia Bab-1 Semester 2
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20