Page 432 - Toponim sulawesi.indd
P. 432

418    Jaringan Maritim Indonesia: Sejarah Toponim Kota Pantai di Sulawesi


               dan pembentukan Propinsi Sulawesi. Dalam catatan sejarah disebutkan pada

               masa penjajahan, wilayah Kabupaten Polewali Mandar adalah bagian dari
               7 wilayah pemerintahan yang dikenal dengan nama Afdeling Mandar yang

               meliputi empat onder afdeling, yaitu: Onder Afdeling Majene beribukota
               Majene; Onder Afdeling Mamuju beribukota Mamuju; Onder Afdeling
               Polewali beribukota Polewali; Onder Afdeling Mamasa beribukota Mamasa.


                     Onder Afdeling Majene, Mamuju, dan Polewali yang terletak di
               sepanjang garis pantai barat pulau Sulawesi mencakup 7 wilayah kerajaan
               (Kesatuan Hukum Adat) yang dikenal dengan nama Pitu Baqbana Binanga

               (Tujuh Kerajaan  di  Muara  Sungai)  meliputi: Balanipa di  Onder Afdeling
               Polewali; Binuang di Onder Afdeling Polewali; Sendana di Onder Afdeling

               Majene; Banggae/Majene di Onder Afdeling Majene; Pamboang di Onder
               Afdeling Majene; Mamuju di Onder Afdeling Mamuju; dan Tappalang di
               Onder Afdeling Mamanuju. Sementara Kesatuan Hukum Adat Pitu Ulunna

               Salu (Tujuh Kerajaan di Hulu Sungai) yang terletak di wilayah pegunungan
               berada di Onder Afdeling Mamasa, yang meliputi: Tabulahan (Petoe Sakku);
               Aralle (Indo Kada Nenea); Mambi (Tomakaka); Bambang (Subuan Adat);

               Rantebulahan (Tometaken); Matangnga (Benteng); dan Tabang (Bumbunan
               Ada). Keempat Onderafdeling tersebut di atas masuk dalam daerah Swatantra
               Mandar yang dibentuk, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun

               1952 dan Nomor 2 Tahun 1953. Namun setelah ditetapkannya Undang
               Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tanggal 4 Juli 1959  tentang pembentukan

               daerah daerah di Sulawesi, maka seluruh daerah daerah Swatantra di wilayah
               Propinsi Sulawesi yang telah dibentuk berdasarkan peraturan perundang
               undangan  dinyatakan dicabut.


                     Terbentuknya Daerah Mandar, berdasarkan Peraturan Pemerintah
               Nomor 34 Tahun 1952 dan Nomor 2 Tahun 1953 adalah dasar setelah
               diterapkannya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959. Undang-Undang

               inilah yang mengatur 20 daerah tingkat dua di Seluruh Sulawesi termasuk
   427   428   429   430   431   432   433   434   435   436   437