Page 100 - Majalah Peradilan Agama Edisi XI

AKTUAL

rincian satu Mahkamah Syar’iyah Gorontalo, PA Sidoarjo, PA Tangerang, bahwa hukum dihasilkan secara baik
kelas I A, Mahkamah Syar’iyah PA Kabupaten Malang, PA Bogor, PA melalui perenungan ide dan etik oleh
kelas I B berjumlah 4 satuan kerja, Cibinong, PA Slawi, PA Watampone, para legislator. Padahal hukum yang
dan Mahkamah Syar’iyah kelas II PA Tanjung Pinang, PA Pati dan PA demikian hanyalah language game
berjumlah 15 satuan kerja. Kebumen dari kelas I B menjadi kelas (permainan bahasa/kata-kata) para
Jumlah pengadilan agama kelas II I A. aktor pemegang kekuasaan di badan
yang ditingkatkan kelasnya sebanyak Khusus di wilayah hukum Mahka- legislatif, sehingga mengundang
29 menjadi PA kelas IB dan 21 PA mah Syar’iyah Aceh, meningkatkan kritik luas dari publik akibat
kelas IB menjadi kelas IA. Adapun Mahkamah Syar’iyah Bireuen dan kecongkakan sosial yang ditampilkan
1
pengadilan agama yang ditingkatkan Mahkamah Syar’iyah Sigli dari kelas dalam praktek politik. Menurut Teori
kelasnya adalah Pengadilan Agama II menjadi kelas I B berdasarkan SK Legislasi, dalam pembentukan hukum,
Sambas, PA Sungguminasa, PA KMA Nomor 38 tersebut. tidak cukup penguasaan hukum
Mempawah, PA Polewali, PA Kayu hanya difokuskan pada aspek teknis
Agung, PA Dumai, PA Limboto, Dampak Kenaikan Kelas formal dan sistemnya, namun harus
PA Rantau Prapat, PA Wates, PA Ulasan ini mengambil posisi menerobos dan menjelajahi aspek-
Kisaran, PA Muara Enim, PA Rengat, jawaban bahwa teori legislasi tidak aspek budaya yang menyangkur
PA Gunung Sugih, PA Payakumbuh, senantiasa mendasarkan pada ruang spiritualitas hukum itu sendiri.
PA Pangkalan Bun, PA Pelaihari, PA cara ber ikir legalisme. Ada dua Budaya hukum itu terdiri dari nilai-
Donggala, PA Pare Pare, PA Tanjung argumentasi yang tersedia untuk nilai, tradisi, pengetahuan local, serta
Pandan, PA Dompu, PA Martapura, PA memperkuat alasan tersebut antara kekuatan spiritual yang dijalankan
Tanggamus, PA Bangko, PA Luwuk, PA lain; Pertama, sandaran teori legislasi oleh masyarakat secara turun
Sengeti, PA Kalianda, PA Muara Bulian, hanya pada aturan justru akan temurun. Sistem hukum dalam suatu
PA Kotamobagu dan PA Maros dari memisahkan teks dengan konteks, negara yang tidak bekerja, biasanya
kelas II menjadi kelas I B. Kemudian menenggelamkan kata-kata dalam lebih banyak dipengaruhi oleh budaya
Pengadilan Agama Tigaraksa, PA ruang kosong, sehingga substancially hukum yang tidak direspon secara
Metro, PA Serang, PA Bekasi, PA unmeaningful. baik oleh pembentuk kebijakan atau
Sleman, PA Sragen, PA Purwokerto, Kedua, penganut pemikiran penguasa. 2
PA Depok, PA Surakarta, PA Batam, PA legalisme membenarkan pandangan Kehadiran dua SK KMA tersebut,
tentunya berdampak pada perubahan
eselonisasi para pejabat yang bekerja
di lingkungan peradilan agama, dan
pengaruh pada anggaran untuk gaji,
tunjangan, dan hak-hak aparatur
negara. Kedudukan, tugas dan fungsi
Pengadilan Agama sebagai t ersebut
dalam SK KMA Nomor 37 dan 38,
berpedoman kepada Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Peradilan. Kini, PERMA Nomor 7
Tahun 2015 telah diubah dengan
PERMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang
1 Wiratraman, R. Herlambang Perdana,
Legisprudence, Pengembangan Teori Legislasi dalam
Wacana Demokratisasi & Kritik Rule of Law, dalam
surat elektronik yang dikirim pada tanggal 12 Maret
2017, pukul 13: 45.
2 Rahardjo, Satjipto, Ilmu Hukum: Pencarian,
Pembebasan, dan Pencerahan, Muhammadiyah
University Press, Yogyakarta, 2004, hal. 37.

98 MAJALAH PERADILAN AGAMA Edisi 11 | April 2017