Page 101 - Majalah Peradilan Agama Edisi XI

AKTUAL

organisasi tata kerja kesekretariatan
dan kepaniteraan.
Sebagai contoh, PA Tigaraksa
semula kelas IB dan sekarang
meningkat kelas IA, pejabat
kesekretariatan yang berjumlah 3
orang dengan komposisi sekretaris
harus dijabat oleh pejabat eselon III.a
dan Kasubbag masing-masing eselon
IV.a. Sedangkan PA Kayuagung kelas
IB, pejabat sekretaris harus dijabat
oleh eselon III.b dan para Kasubbag
dijabat eselon IV.a. Baik Pejabat masih menunggu instruksi resmi dari Hakim Pengadilan Tingkat Banding
Kesekretariatan maupun pejabat sekretaris Mahkamah Agung guna dan Calon Pimpinan Pengadilan
Kepaniteraan tetap mengacu pada dikeluarkan petunjuk teknis ataupun Tingkat Banding pada 4 (empat)
ketentuan Pasal 45 Undang-Undang surat edaran resmi. Lingkungan Peradilan di Bawah
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Lagi-lagi jika dirunut ke arah teori Mahkamah Agung RI, bagi pimpinan
Kekuasaan Kehakiman. Lebih jauh, pembentukan hukum dan dampaknya, pengadilan agama/mahkamah
penjelasan Pasal 46 huruf (e) yang maka dalam pembentukan hukum syar’iyah yang belum mengikuti uji
dimaksud dengan “pejabat peradilan tidak cukup penguasaan hukum kelayakan dan kepatutan, maka wajib
yang lain” adalah sekretaris, wakil hanya difokuskan pada aspek teknis hukumnya mengikutinya dan lulus
sekretaris, wakil panitera, panitera formal dan sistemnya, namun harus ujian. Lalu bagi hakim pengadilan
pengganti, juru sita, juru sita pengganti, menerobos dan menjelajah aspek- agama/mahkamah syar’iyah yang
dan pejabat struktural lainnya yang aspek budaya yang menyangkut ruang dapat ditempatkan pada Pengadilan
diangkat dan ditetapkan berdasarkan spiritualitas hukum itu sendiri. Dua Agama/Mahkamah Syar’iyah kelas
keputusan Mahkamah Agung sehingga SK KMA dan PERMA Nomor 1 Tahun IB di Jawa dan luar Jawa (Sumatera,
harus dibaca keputusan itu berupa 2017 tersebut, tentunya akan menjadi Kalimantan, Sulawesi, Papua, Bali)
PERMA atau SK KMA. babak baru bagi sejumlah Pengadilan adalah Hakim minimal golongan III/d
Lalu, bagaimana dengan sistem Agama/Mahkamah Syar’iyah yang dalam jabatan Hakim Pratama Utama.
penggajian dan hak-hak lainnya terkena imbas kenaikan kelas. SK Bagi Pengadilan Agama/Mahkamah
bagi PA yang ditingkatkan kelasnya? KMA Nomor 37 dan 38 dan PERMA Syar’iyah di luar Jawa pada umumnya
Sekretaris Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2017 tersebut, dapat ditempatkan Hakim-Hakim
pernah menyindir tentang hal ternyata belum mampu menjawab minimal golongan III/c dalam jabatan
tersebut, dalam jawaban singkatnya kegelisahan dan beberapa pertanyaan Hakim Pratama Madya.
via SMS pada 9 Maret 2017 lalu, satuan kerja di daerah terkait tatacara Mutasi dan penempatan Hakim
pencairan gaji dan tunjangan baik pencairan gaji, tunjangan dan hak- Pengadilan Agama/Mahkamah
tenaga teknis maupun pejabat hak lainnya, masih harus dikeluarkan Syar’iyah kelas IA diutamakan bagi
kesekretariatan dan tunjangan surat edaran atau petunjuk teknisnya. Hakim golongan IV/a dalam jabatan
kinerja, dapat dilakukan sepanjang Dampak lainnya, terkait pangkat/ Hakim Madya Pratama sampai dengan
KPPN tidak menolak, namun jika golongan hakim yang berpengaruh IV/d dalam jabatan Hakim Utama
KPPN menolak maka pimpinan harus pada kenaikan kelas. Berdasarkan SK Muda. Untuk Pengadilan Agama/
mengeluarkan SK Infassing setiap KMA Nomor 48/KMA/SK/II/2017 Mahkamah Syar’iyah kelas IA dengan
jabatan dan SK Infassing tunjangan tanggal 17 Februari 2017 tentang jumlah beban perkara sedikit ( di
kinerja. Pola Promosi dan Mutasi Hakim pada bawah 1000 perkara), maupun yang
Kendatipun demikian, setiap Empat Lingkungan Peradilan, dan SK memiliki kondisi tertentu (sedang
daerah menanggapi dua SK KMA KMA Nomor 42/KMA/SK/IV/2015 dalam kon lik/kerusuhan) dapat
tersebut secara beraneka ragam. tentang Pedoman Pelaksanaan Uji ditempatkan Hakim yang berasal dari
Ada yang langsung mengajukan Kelayakan dan Kepatutan / Fit and kelas IB golongan III/d dalam jabatan
pencairan di KPPN setempat dan Proper Test bagi Calon Pimpinan Hakim Pratama Utama 2 (dua) tahun.
dicairkan, namun ada pula yang Pengadilan Tingkat Pertama, Calon (Alimuddin)

MAJALAH PERADILAN AGAMA Edisi 11 | April 2017 99