Page 106 - Majalah Peradilan Agama Edisi XI
P. 106
JINAYAH
Syar’iyah dalam lingkungan Peradilan suatu rancangan qanun yang disebut
Agama merupakan Hukum Acara “Rancangan Qanun Hukum Acara
Perdata yang berlaku pada Pengadilan Jinayat”. Penyusunan Rancangan
dalam lingkungan Peradilan Umum, Qanun dimaksud mengacu kepada
kecuali yang telah diatur secara sistem hukum yang ada dalam
khusus dalam Undang-Undang Nomor KUHP ditambah dengan prinsip-
7 Tahun 1989. prinsip penyelesaian perkara
Hukum acara perdata sejauh ini jinayat yang dikenal dalam Syariah.
tidak ada masalah, karena dapat Surat Keputusan Ketua Mahkamah
menggunakan hukum acara perdata Agung Republik Indonesia tentang
yang berlaku bagi lingkungan Pelimpahan Sebagian Kewenangan
peradilan umum untuk hal-hal yang dari Peradilan Umum kepada
belum diatur secara khusus dalam Mahkamah Syar’iyah di Provinsi
Undang-Undang Nomor 7 Tahun Nanggroe Aceh Darussalam Nomor
1989 dan peraturan perundang- KMA/070/SK/X/2004 tertanggal 6
undangan lainnya. Untuk hukum Oktober 2004 semakin menguatkan
acara jinayat (pidana Islam), sebelum posisi Mahkamah Syar’iyah.
adanya hukum acara tersendiri yang Hal ini cukup menggembirakan
Nomor 7 Tahun 1989 tentang diatur dengan Qanun, juga dapat karena sebelumnya Sekretaris
Peradilan Agama memuat hukum berpedoman kepada hukum acara Kabinet dengan Surat Nomor B53/
formil di Pengadilan Agama dan pidana yang berlaku dilingkungan Waseskab/06/2004 tanggal 10 Juni
Mahkamah Syar’iyah. Hal tersebut peradilan umum, yakni Undang- 2004, menyatakan bahwa Peraturan
tercantum di dalam Bab IV yang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Pemerintah tentang Peradilan
terdiri dari tiga bagian yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Syariat Islam di Provinsi Aceh tidak
1. Bagian Pertama mengenai Pidana (KUHAP). diperlukan karena substansinya telah
“Umum”, dalam arti ketentuan Cara penyelesaian kasus maisir diatur dalam berbagai peraturan
hukum formil yang berlaku di (judi) di Mahkamah Syar’iyah tetap perundang-undangan, termasuk
pengadilan agama secara umum. mengacu pada ketentuan KUHAP dan tentang wewenang kepolisian
2. Bagian Kedua mengenai “Peme- Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang dan kejaksaan dalam melakukan
riksaan Sengketa Perkawinan”. Larangan Maisir (judi). Meskipun penyelidikan, penyidikan dan
3. Bagian Ketiga mengenai “Biaya qanun tersebut sebagai qanun hukum penuntutan pada peradilan syariat
Perkara”. materiil, namun di dalamnya juga Islam di Provinsi Aceh.
Ketiga bagian tersebut mengindi- diatur tentang hukum acara yakni Surat Keputusan Ketua Mahkamah
kasikan bahwa hukum formil tersebut ketentuan Kitab Undang-Undang Agung tersebut dikuatkan pula dengan
merupakan hukum formil mengenai Hukum Acara Pidana serta tentang adanya suatu nota kesepahamanan
perkawinan. Jika dilhubungkan “pelaksanaan ‘uqubat (hukuman)“ dalam rangka penanganan perkara
dengan Undang-Undang Nomor terutama berkaitan dengan uqubat jinayat di Mahkamah Syar’iyah.
4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan cambuk sebagai hal yang baru Pemerintah Provinsi Aceh melakukan
Kehakiman, maka Mahkamah sama sekali. Bagaimanapun juga kerjasama dengan Kepolisian Daerah,
Syar’iyah yang merupakan pengadilan penggunaan Kitab Undang-Undang Kejaksaan Tinggi, Mahkamah Syar’iyah
khusus dalam lingkungan Peradilan Hukum Acara Pidana sebagai
Agama sepanjang kewenangannya pedoman dalam menyelesaikan
menyangkut kewenangan Peradilan perkara-perkara jinayat di Mahkamah “Cara penyelesaian kasus
Agama (yang berkaitan dengan Syar’iyah, adalah sebagai hukum maisir (judi) di Mahkamah
kewenangan Al-Ahwal Asy-Syakhshi- transisi dan dalam hal-hal yang tidak Syar’iyah tetap mengacu
yah), mempunyai hukum formil bertentangan dengan prinsip- prinsip
menurut Undang-Undang Nomor 7 syari’at Islam. pada ketentuan KUHAP
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Saat ini, Badan kajian Hukum dan Qanun Nomor 13
sesuai dengan ketiga bagian tersebut dan Perundang-undangan Majelis Tahun 2003 tentang
di atas. Dengan demikian, Hukum Permusyawaratan Ulama (MPU)
formil yang berlaku pada Mahkamah Provinsi Aceh, sedang membuat Larangan Maisir (judi).”
104 MAJALAH PERADILAN AGAMA Edisi 11 | April 2017
