Page 109 - Majalah Peradilan Agama Edisi XI
P. 109

RESENSI


            komersial,  serta  dapat  diwaka kan   sesuai aturan undang-undang. Hal ini   Kekayaan Intelektual. Masing-masing
            dan  diwariskan,  dan  ketiga,  oleh   tentunya berpengaruh pula terhadap   wakaf hak kekayaan intelektual wajib
            karenanya  setiap  pelanggaran  hak   mekanisme  pelaksanaan  wakaf  pada   didaftarkan  ke  Ditjen  KI  dengan
            kekayaan  intelektual  adalah  haram   saat  hak  tersebut  menjadi  obyek   menyertakan  Akta  Ikrar  Wakaf  yang
            hukumnya (hal. 77).                wakaf.                             dibuat  dan  diterbitkan  oleh  PPAIW.
               Dalam  perpektif  hukum  perdata,   Sebagai   contoh,   perlindungan   Berdasarkan   ketentuan   tersebut,
            hak kekayaan intelektual (intellectual   hak  cipta  atas  ciptaan  berupa  buku   dapat  dipastikan  bahwa  suatu  hak
            property   rights)   dikategorikan   dan  semua  hasil  karya  tulis  lainnya   kekayaan  intelektual  yang  akan
            sebagai  benda.    Sebagai  sebuah  hak   adalah berlaku selama hidup pencipta   diwaka kan  pasti  sudah  diserti ikasi
            kebendaan, hak kekayaan intelektual   dan  terus  berlangsung  selama  70   lebih  dahulu  oleh  pemegang  hak
            juga  dapat  dialihkan  pemiliknya   (tujuh puluh) tahun setelah pencipta   sebelum  diserahkan  sebagai  obyek
            kepada  pihak  lain,  semisal  melalui   meninggal  dunia,  terhitung  mulai   wakaf.
            jual beli, hibah ataupun wakaf (hal. 6).  tanggal  1  Januari  tahun  berikutnya   Dalam salah satu bab yang bertajuk
               Dalam  sistem  hukum  nasional   (Pasal 58 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014   ‘Kajian Kritis Atas Aset Hak Kekayaan
            Indonesia,  hak  kekayaan  intelektual   Tentang  hak  Cipta).  Contoh  lainnya,   Intelektual’,  dipaparkan  bahwa  teori
            telah  diakomodir  sebagai  salah  satu   jangka  waktu  hak  merek  terdaftar   pelaksanaan  wakaf  hak  kekayaan
            obyek  wakaf  berdasarkan  Undang-  untuk   mendapat    perlindungan   intelektual  ini  tidak  terlepas  dari
            Undang Nomor 41 Tahun 2004 serta   hukum  adalah  selama  10  (sepuluh)   potensi masalah. Kendala teknis yang
            Peraturan  Menteri  Agama  Nomor   tahun  sejak  tanggal  penerimaan   dapat  muncul  di  antaranya  sengketa
            73  Tahun  2013.    Hak  kekayaan   dan  jangka  waktu  perlindungan   atas   kepemilikan   merek   yang
            intelektual yang menjadi obyek wakaf   tersebut  dapat  diperpanjang  (Pasal   diwaka kan,  sulitnya  menempatkan
            tersebut  diklasi ikasi  dan  diatur   28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun   rahasia dagang sebagai obyek wakaf,
            dalam   beberapa   undang-undang,   2001  Tentang  Merek).  Perbedaan   dan  pembajakan  atas  hak  cipta  (hal.
            yaitu;  1.  Hak  Cipta  dan  Hak  Terkait   jangka waktu tersebut juga memberi   117-119).
            (diatur dalam Undang-Undang Nomor   kewajiban yang berbeda bagi Nazhir   Buku  ini  merupakan  kumpulan
            28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta) 2.   selaku  pengelola  obyek  wakaf  untuk   tulisan/bunga  rampai  dari  para
            Paten (diatur dalam Undang-Undang   melakukan  pendaftaran  ulang  hak   pakar  hukum  bisnis.  Maka  tidaklah
            Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten)   kekayaan  intelektual  sesuai  dengan   mengherankan  apabila  ditemukan
            3.  Merek  (diatur  dalam  Undang-  klasi ikasinya.                   berbagai  pengulangan  pemaparan
            Undang  Nomor  15  Tahun  2001        Sebagai  gambaran  pelaksanaan   terkait teori hak kekayaan intelektual
            Tentang  Merek)  4.  Desain  Industri   wakaf atas hak kekayaan intelektual,   dan wakaf dalam tiap-tiap babnya.
            (diatur dalam Undang-Undang Nomor   langkah  awal  yang  penting  adalah   Hal  tersebut  wajar  karena  untuk
            31  Tahun  2000  Tentang  Desain   dengan     menetapkan     terlebih   memasuki   pembahasan,   setiap
            Industri) 5. Desain Tata Letak Sirkuit   dahulu  nilai  ekonomi  dari  obyek   penulis  tentunya  akan  mendahului
            Terpadu  (diatur  dalam  Undang-   wakaf.  Misalnya,  apabila  terdapat   dengan  teori-teori  yang  mendasari
            Undang  Nomor  32  Tahun  2000     obyek  wakaf  berupa  hak  cipta  atas   tulisannya  tersebut.  Konsekuensi
            Tentang  Desain  Tata  Letak  Sirkuit   sebuah buku yang ditaksir senilai Rp   lain, buku ini menjadi terkesan tidak
            Terpadu)  6.  Rahasia  Dagang  (diatur   10.000.000,00  sebagai  pokok  wakaf,   sistematis,  karena  pengelompokan
            dalam  Undang-Undang  Nomor  30    dan jika buku tersebut dijual seharga   judul  tidak  diatur  atau  ditentukan
            Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang)   Rp  10.000,00/per  eksemplar,  maka   sebelum  penulisan,  tetapi  tulisan-
            7.  Varietas  Tanaman  (diatur  dalam   dibutuhkan penjualan buku sebanyak   tulisan  lepas  yang  telah  tersedia
            Undang-Undang  Nomor  29  Tahun    1000  eksemplar.  Penjualan  di  atas   disusun  sedemikian  rupa  dengan
            2000  Tentang  Perlindungan  Varietas   1000 buku baru dapat dikategorikan   sistematika yang terbatas.
            Tanaman) dan 8. Hak lainnya (untuk   sebagai  surplus  wakaf  dan  akan   Lepas dari itu, berbagai tulisan dari
            membuka kemungkinan hak-hak lain   berlaku   sepanjang   waktu   yang   banyak penulis dengan sudut pandang
            yang muncul di masa mendatang).    diperjanjikan (hal. 115).          berbeda telah memberikan wawasan
               Mekanisme  perlindungan  dan       Wakaf  hak  kekayaan  intelektual   dan pengetahuan baru tentang objek
            ketentuan  tentang  batas  waktu   seperti  wakaf  lainnya  dilakukan   wakaf  paling  kontemporer  ini  baik
            kepemilikan   bagi   masing-masing   dengan  alat  bukti  autentik,  yaitu   dari  segi  teori  maupun  praktik,
            bentuk  hak  kekayaan  intelektual   serti ikat  hak  kekayaan  intelektual   lengkap  dengan  permasalahan  serta
            tersebut  berbeda  satu  sama  lain   yang dibuat oleh Direktorat Jenderal   potensi sengketa di dalamnya.[]




                                                                      MAJALAH PERADILAN AGAMA  Edisi 11 | April 2017  107
   104   105   106   107   108   109   110   111   112