Page 105 - Majalah Peradilan Agama Edisi XI

JINAYAH

Aceh sepanjang tahun 2016 lalu, mengukurnya. 2
kasus maisir menduduki peringkat Sejak tanggal 4 Oktober 1999
atas. Kasus itu melambung tinggi melalui Undang-undang Nomor 44
dibandingkan kasus-kasus lain Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
seperti khalwat dan khamar. Dari Keistimewaan bagi Propinsi Daerah
324 perkara jinayat yang diterima Istimewa Aceh, masyarakat Aceh
dan putus oleh Mahkamah, ternyata telah mempunyai landasan yang kuat
kasus maisir berjumlah 197 untuk menyelengarakan keistimewaan
perkara. Menyusul kasus khalwat 50 bidang agama, kehidupan adat,
perkara, kasus ikhtilath 25 perkara, pendidikan, dan peran ulama.
pelecehan seksual 21 perkara, dan Kehadiran undang-undang tersebut “Data Mahkamah Syar’iyah
khamar 14 perkara. Mahkamah dimaksudkan untuk memberikan Aceh sepanjang tahun
Syar’iyah Kutacane paling banyak landasan bagi propinsi Nanggroe
menangani kasus maisir, disusul Aceh Darussalam dalam mengatur 2016 lalu, kasus maisir
Mahkamah Syar’iyah Kuala Simpang urusan-urusan yang telah menjadi menduduki peringkat atas.
dan Mahkamah Syar’iyah Banda keistimewaan melalui kebijakan Kasus itu melambung
Aceh. 1 daerah.
Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Pasal 4 ayat (1) Undang-undang tinggi dibandingkan
BAB II Qanun Nomor 13 Tahun 2003 Nomor 44 tahun 1999 menentukan kasus-kasus lain seperti
tentang Maisir (perjudian), ditegaskan ”penyelengaraan kehidupan beragama khalwat dan khamar.”
bahwa ruang lingkup larangan maisir di daerah, diwujudkan dalam bentuk
dalam qanun ini adalah segala bentuk pelaksanaan Syari’at Islam bagi
kegiatan dan/atau perbuatan serta pemeluknya dalam bermasyarakat”. Kedudukan Perkara Maisir
keadaan yang mengarah kepada Lebih lanjut pada ayat (2) diatur (Judi) di Mahkamah Syar’iyah
taruhan dan dapat berakibat kepada bahwa daerah mengembangkan Qanun Nomor 10 Tahun 2002
kemudharatan bagi pihak-pihak dan mengatur penyelenggaraan tentang Peradilan Syariat Islam
yang bertaruh dan orang-orang/ kehidupan beragama dengan tetap menjadi qanun yang sangat penting
lembaga yang ikut terlibat dalam menjaga kerukunan hidup ber agama. karena qanun tersebut menjadi
taruhan tersebut. Sesungguhnya Yang dimaksud dengan me ngem - peraturan perundang-undangan dalam
larangan perjudian di Aceh adalah bangkan dan mengatur penye leng- menegakkan hukum di Aceh. Dalam
potret yang mencerminkan budaya garaan kehidupan beragama adalah kaitannya dengan pemberlakukan
lokal masyarakat Aceh yang mengupayakan dan membuat tindak pidana maisir (judi), selain
mengedepankan prinsip Syariat Islam kebijakan daerah (Qanun dan qanun tersebut di atas, maka Qanun
dalam melakukan kegiatan sehari- Keputusan Kepala Daerah) untuk Nomor 13 Tahun 2003 tentang maisir
hari. Simbol serambi Mekah hingga mengatur kehidupan masyarakat (judi) menjadi pedoman.
saat ini masih melekat di propinsi sesuai dengan ajaran Islam serta Berdasarkan teori sistem hukum,
Aceh. Dengan demikian, pelarangan meningkatkan keimanan dan budaya hukum masyarakat Aceh
maisir (perjudian) adalah sebuah ketaqwaan kepada Allah SWT. Bahkan berpengaruh terhadap keputusan
keniscayaan. disamping penyelenggaraan peran Hakim Mahkamah Syar’iyah. Selain
Hal itu disetujui oleh Ketua ulama, maka dalam rangka penyeleng- budaya, pranata hukum yang melekat
Mahkamah Syar’iyah Aceh Drs. H. garaan keistimewaan lainnya, seperti pada aparatur penegak hukum
Jufri Ghalib, SH, MH saat dihubungi kehidupan adat dan pendidikan harus berperan penting mengurangi angka
redaksi. Ia menyampaikan bahwa sesuai dengan Syari’at Islam. perkara maisir (judi) yang masuk ke
terkait qanun tentang maisir sudah Undang-undang Nomor 44 Tahun Mahkamah Syar’iyah.
sepantasnya diganjar dengan 1999 mengakomodir beberapa Kedudukan perkara maisir (judi)
hukuman cambuk, majelis hakim ketentuan yang menunjukkan Syari’at yang menjadi kewenangan mutlak
sudah benar dalam menerapkan Islam, yang meliputi bidang aqidah, Mahkamah Syar’iyah di Aceh harus
hukuman tersebut. Terkait efek ibadah, muamalah dan akhlak telah mengacu pada hukum materiil dan
jera, tentunya bukan kapasitas menjadi bagian dari sistem hukum hukum formil yang ada. Berkaitan
majelis hakim dan mahkamah untuk nasional. dengan hal tersebut, Undang-Undang

MAJALAH PERADILAN AGAMA Edisi 11 | April 2017 103