Page 107 - Majalah Peradilan Agama Edisi XI

JINAYAH

Provinsi Aceh, Pengadilan Tinggi (1) dan (2) Qanun Nomor 14 tahun dinyatakan efektif apabila lima
dan Kantor Wilayah Departemen 2003, dan Pasal 26 ayat (1) dan pilar hukum berjalan baik sebagai
3
Hukum dan Hak Asasi Manusia (2) Qanun Nomor 11 tahun 2003 instrumen hukum, yaitu; aparat
Provinsi Aceh. Nota kesepahaman tentang pelaksanaan Syariat Islam penegak hukumnya, faktor warga
tersebut, tentang Penyelenggaraan dibidang aqidah ibadah dan syi’ar masyarakatnya yang terkena lingkup
Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan mengenai eksekusi, pedoman, teknis peraturan hukum, faktor kebudayaan
dan Pengadilan Perkara Jinayat Dalam dan tata cara pelaksanaannya diatur atau legal culture, faktor sarana dan
Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus oleh Keputusan Gubernur Propinsi fasilitas yang dapat mendukung
di Provinsi Aceh. Nanggroe Aceh Darussalam Nomor pelaksanaan hukum.
Sebagai contoh, dalam Putusan 10 tahun 2005. | Alimuddin |
Jinayat Maisir Nomor 05/JN.B/2010/ Dengan demikian, kedudukan
MS-KC. Kasus posisi, terdakwa pada perkara jinayat maisir (judi) di (Endnotes)
hari Jum’at tanggal 18 Desember 2009 Mahkamah Syar’iyah telah berjalan 1 Data panitera muda jinayat MS
sekira Pukul 19.30 WIB sampai dengan dan tetap eksis. Meskipun belum Aceh dikirimkan via email tanggal
13.00 WIB atau setidak-tidaknya pada sistematis karena beberapa faktor 28 Februari 2017.
suatu hari di bulan Desember Tahun mempengaruhinya. Oleh sebab 2 Wawancara singkat via WhatsApp
2009, bertempat di Desa Pulonas Baru itu, pembenahannya pun harus pada tanggal 1 Maret 2017.
di Belakang Gor Sepakat Segenep di dilaksanakan secara sistemik, 3 M Friedman, Lawrence, Hukum
kedai kopi Kecamatan Babussalam kajian secara sistematis terhadap Amerika Sebuah Pengantar, PT.
Kabupaten Aceh Tenggara atau penegakan hukum secara teoritis Tata Nusa, Jakarta, 2001, hlm. 7-8
setidak-tidaknya pada suatu tempat
yang masih termasuk dalam daerah DATA PERKARA JINAYAH YANG DITERIMA
hukum Mahkamah Syar’iyah Kutacane, MAHKAMAH SYAR’IYAH DI ACEH TAHUN 2016
setiap orang dilarang melakukan
perbuatan maisir.
Perbuatan terdakwa melakukan No MAHKAMAH KHAMAR MAISIR KHALWAT IKHTILATH ZINA PELECEHAN SEKSUAL PEMERKOSA AN PRA PERADILAN JUMLAH
SYAR’IYAH
judi (maisir) jenis togel yang sudah
di tulis dalam kertas kecil oleh si 1 Banda Aceh 5 23 6 20 1 55
pembeli nomor yang akan dibelinya
tersebut, lalu terdakwa menulisnya 2 Jantho 16 19 3 3 41
dalam rekap buku begitu seterusnya 3 Kutacane 35 2 1 38
yang terdakwa lakukan apabila ada 4 Kuala Simpang 3 29 32
orang yang yang memberi nomor 5 Sigli 16 6 2 24
dalam permainan judi togel. 6 Blangkejeren 4 5 8 1 4 2 24
Kemudian dalam pertimbangan 7 Meulaboh 17 2 4 1 24
hukum, para Hakim Mahkamah 8 Langsa 13 2 4 19
Syar’iyah Kutacane merujuk pada 9 Tapaktuan 1 5 6 12
Pasal 5 jo. Pasal 23 ayat (1) Qanun No. 10 Sinabang 1 7 2 10
13 Tahun 2003 Tentang Maisir (judi). 11 Bireuen 9 9
Pelaksanaan eksekusi sudah jelas 12 Meureudu 8 8
disebutkan dalam Qanun Nomor 13 Takengon 1 3 2 1 7
12,13 dan 14 antara lain disebutkan
Uqubat Cambuk dilakukan oleh 14 Idi 6 6
seorang petugas yang ditunjuk 15 Sabang 4 2 6
oleh Jaksa Penuntut Umum, yang 16 Lhoksukon 4 1 5
melaksanakan tugas tersebut harus 17 Sp. Tiga 1 2 3
berpedoman pada ketentuan yang Redelong
diatur dalam Qanun tentang hukum 18 Calang 1 1
formil sebagaimana disebutkan pada 19 Lhokseumawe 0
Pasal 13 ayat (1) dan (2) Qanun 20 Singkil 0
Nomor12 tahun 2003, Pasal 28 ayat JUMLAH 14 197 50 25 4 21 11 2 324

MAJALAH PERADILAN AGAMA Edisi 11 | April 2017 105