Page 37 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020

Masyarakat banyak menaruh harapan lahirnya UU Ciptaker ini akan benar-benar mampu
mengoptimalkan 11 klaster yang menjadi target utama. Sebelas klaster itu adalah
penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan berusaha,
pemberdayaan perlindungan UMKM dan perkoperasian, dukungan riset dan inovasi, administrasi
pemerintahan, pengenaan sanksi, pengadaan lahan, kemudahan investasi dan proyek strategis
nasional, serta kawasan ekonomi khusus.

UU CIPTA KERJA HARUS JAMIN PACU EKONOMI

Setelah dikebut lewat 64 kali rapat selama lima bulan, Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja
(RUU Ciptaker) kemarin disahkan. Kehadiran undang-undang (UU) baru dengan konsep lintas
sektor (omnibus law) ini harus mampu menjawab tantangan bangsa, utamanya bidang ekonomi.

Masyarakat banyak menaruh harapan lahirnya UU Ciptaker ini akan benar-benar mampu
mengoptimalkan 11 klaster yang menjadi target utama. Sebelas klaster itu adalah
penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan berusaha,
pemberdayaan perlindungan UMKM dan perkoperasian, dukungan riset dan inovasi, administrasi
pemerintahan, pengenaan sanksi, pengadaan lahan, kemudahan investasi dan proyek strategis
nasional, serta kawasan ekonomi khusus.
Harapan besar itu tak berlebihan. Apalagi, dalam perjalanannya, RUU sapu jagat ini juga memicu
polemik yang kencang dari berbagai kalangan. Bahkan hingga detik akhir saat disahkan dalam
Rapat Paripurna di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, sore kemarin,
sikap dua fraksi yang selama ini kencang melakukan penolakan, yakni Fraksi Partai Demokrat
(FPD) dan PKS, tetap kukuh. Rapat paripurna yang dipimpin cleh Wakil Ketua DPR Bidang
Korpolkam dari Fraksi Golkar Azis Syamsudin pun diwarnai aksi walk out (WO) anggota FPD.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto optimistis, pengesahan RUU Cipta Kerja ini akan
katalisator pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dalam pandangan pemerintah, menurut
Airlangga, Indonesia memiliki potensi untuk bisa keluar dari jebakan negara berpenghasilan
menengah dengan adanya bonus demografi. Namun di balik itu, ada tantangan terbesar yakni
bagaimana kesiapan Indonesia dalam menyediakan lapangan kerja dengan banyaknya aturan
dan regulasi atau hiper regulasi. "Kita memerlukan penyederhanaan, sinkronisasi, dan
pemangkasan regulasi," katanya.
Karena itu, diperlukan perubahan atau revisi beberapa undang-undang yang menghambat
pencapaian tujuan dan penciptaan lapangan kerja. Undang-undang tersebut sekaligus sebagai
instrumen dan penyederhanaan serta peningkatan efektivitas birokrasi.

Airlangga mengatakan, pemerintah telah melakukan kajian yang diperlukan untuk penciptaan
lapangan kerja, kebutuhan terhadap regulasi termasuk mengevaluasi undang-undang
berdasarkan kajian tersebut di identifikasikan apa yang diperlukan dalam cipta kerja. "Dan ini
mendapatkan dukungan dari fraksi-fraksi yang ada di DPR," katanya.
UU Ciptaker terbagi menjadi 11 klaster. Pengelompokan persoalan dan inventarisasi tersebut
dipandang cukup untuk mendorong agar memberikan perlindungan dan kemudahan bagi UMKM
dan koperasi. Selain itu, bisa menciptakan lapangan kerja dan juga meningkatkan perlindungan
kepada pekerja dan buruh.
Pengamat transportasi dari Unika Soegijapranata Semarang Djoko Setijowarno mengatakan,
pihaknya juga berharap UU Cipta Kerja mampu menampung semua persoalan kemudahan dalam
berinvestasi.

36