Page 33 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 33

industri semen, telekomunikasi, pekerja transportasi, pekerja pelabuhan, logistik, perbankan,
              dan lain-lain.
              Adapun sebaran wilayah 2 juta buruh yang akan ikut mogok nasional antara lain Jakarta, Bogor,
              Depok,  Tengerang  Raya,  Serang,  Cilegon,  Bekasi,  Karawang,  Purwakarta,  Subang,  Cirebon,
              Bandung Raya, Semarang, Kendal, Jepara, Yogjakarta, Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto,
              dan Pasuruan.

              Berikutnya adalah Aceh, Padang, Solok, Medan, Deli Serdang, Sedang Bedagai, Batam, Bintan,
              Karimun,  Muko-Muko,  Bengkulu,  Pekanbaru,  Palembang,  Bandar  Lampung,  dan  Lampung
              Selatan.  Selain  itu,  mogok  nasional  juga  akan  dilakukan  di  Banjarmasin,  Palangkaraya,
              Samarinda,  Mataram,  Lombok,  Ambon,  Makasar,  Gorontalo,  Manadao,  Bitung,  Kendari,
              Morowali, Papua, dan Papua Barat.

              "Jadi provinsi-provinsi yang akan melakukan mogok nasional adalah Jawa Barat, Jakarta, Banten,
              Jogjakarta,  Jawa  Tengah,  Jawa  Timur,  Aceh,  Sumatera  Utara,  Sumatera  Selatan,  Kepulauan
              Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Riau, Lampung, NTB, Maluku, Kalimantan Selatan, Kalimantan
              Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tenggara,
              Papua, dan Papua Barat," ujarnya.

              Dalam aksi mogok nasional nanti, buruh akan menyuarakan tolak omnibus law RUU Cipta Kerja,
              antara lain tetap ada UMK tanpa syarat dan UMSK jangan hilang, nilai pesangon tidak berkurang,
              tidak boleh ada PKWT atau karyawan kontrak seumur hidup, tidak boleh ada outsourcing seumur
              hidup,  waktu  kerja  tidak  boleh  eksploitatif,  cuti  dan  hak  upah  atas  cuti  tidak  boleh  hilang,
              karyawan kontrak dan outsourcing harus mendapat jaminan kesehatan dan pensiun.

              "Sementara itu, terkait dengan PHK, sanski pidana kepada  pengusaha, dan TKA harus tetap
              sesuai dengan isi UU Nomor 13 Tahun 2003," ujar Said.

              (maf).







































                                                           32
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38