Page 38 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020

Menurut dia, permasalahan mendasar yang banyak menjadi hambatan berinvestasi di sektor ini
adalah masih adanya kewajiban analisis dampak lalu lintas. "Ini yang banyak dimanfaatkan
sebagai pungli di daerah. Bagi saya,, aturan itu hanya perlu pada kawasan-kawasan perumahan
yang besar. Kalau yang kecil-kecil, misalnya untuk bangun rumah klaster, ya tidak perlu,"
ungkapnya kemarin.

UU baru ini antara lain mengatur bidang transportasi, seperti pembentukan badan hukum,
trayek, dan hal-hal yang terkait kegiatan sektor transportasi, baik udara, darat, maupun laut
serta perkeretaapian.

Tangisan hingga WO

Pengesahan RUU Cipta Kerja kemarin banyak diwarnai drama politik, mulai hujan interupsi,
mematikan mikrofon dari meja pimpinan DPR, tangisan saat pembacaan sikap fraksi hingga WO.
Ketua DPR Azis Syamsuddin yang memimpin rapat pun sempat bersitegang dengan anggota FPD
Benny K Harmari. Pemicunya, Azis menawarkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto
membacakan pandangan akhir pemerintah lebih dahulu, baru dilanjutkan pandangan fraksi.

Benny mengatakan, sesuai dengan mekanisme, UU dan sesuai konvensi di DPR, fraksi-fraksi
biasanya menyampaikan pandangan dulu. Namun, Azis menegaskan bahwa pandangan dari
fraksi-fraksi telah disampaikan Baleg secara terperinci.
Pelaksana Harian Ketua Fraksi PAN Saleh Daulay pun ikut menginterupsi. Dia menegaskan bahwa
dalam rapat Bamus sudah ada diskusi serupa dan sudah disepakati. Jika ada satu fraksi saja
yang membacakan pandangan mini fraksinya, seluruh fraksi harus membacakan pandangannya.
Untuk itu, dia mengusulkan setiap fraksi membacakan sikapnya dan di batasi lima menit per
fraksi sehingga hanya memakan waktu 45 menit.

Azis pun mempersilakan setiap fraksi menyampaikan pandangannya terkait RUU Cipta Kerja di
masing-masing kursi. Tetapi karena ada gangguan mikrofon, setiap jubir fraksi dipersilakan
membacakan sikap di atas podium. "Karena ada problem, kami minta masing-masing fraksi maju
ke depan, lima menit saja ya," kata Azis, Lalu, Benny menawar untuk diberikan 10 menit, tetapi
Azis tidak menyetujuinya.

Azis kemudian mempersilakan dari Fraksi PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB yang semuanya
menyetujui secara bulat. Disambung Demokrat dan PKS yang secara tegas menolak. Hanya
Fraksi PAN menyetujui dengan syarat. Anggota Fraksi PAN Ali Taher Parasong membacakan
sikap PAN dengan isak dan air mata. Dan terakhir, PPP yang menyetujui secara bulat.

Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, RUU ini telah dapat diselesaikan oleh pemerintah dan
DPR melalui pembahasan yang intensif terbuka, cermat, dan mengutamakan kepentingan
nasional, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang.

"Melalui UU Cipta Kerja, diharapkan dapat membangun ekosistem berusaha di Indonesia yang
lebih baik dan dapat mempercepat terwujudnya kemajuan Indonesia," ujar Puan.

Menurut Ketua DPP PDIP ini, apabila UU ini masih dirasakan oleh sebagian masyarakat belum
sempurna maka sebagai negara hukum, terbuka ruang untuk dapat menyempurnakan UU
tersebut melalui mekanisme yang sesuaiketentuan peraturan perundang-undangan yakni judicial
review ke Mahkamah Konstitusi.

"DPR melalui fungsi pengawasan akan terus mengevaluasi saat UU tersebut dilaksanakan dan
akan memastikan bahwa undang-undang tersebut dilaksanakan untuk kepentingan nasional dan
kepentingan rakyat Indonesia," katanya.

kiswondari/ abdul rochim/ ichsan amin

37