Page 43 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020

negative - Tribunnews (None) Pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja terlalu terburu-buru
padahal banyak pasal substantif yang harus dikaji secara lebih mendalam
negative - Bhima Yudhistira Adhinegara (Pengamat Ekonom Institute for Development of
Economics and Finance (Indef)) Ini kontradiktif terhadap upaya meningkatkan kemandirian
pangan. pemerintah buat food estate, cetak sawah tapi pintu impor dibuka sebebas-bebasnya
melalui omnibus law cipta kerja. Ketika ditanya mana kajiannya, mereka tidak bisa jawab. kan
ini lucu ya

negative - Bhima Yudhistira Adhinegara (Pengamat Ekonom Institute for Development of
Economics and Finance (Indef)) Hal ini karena Investor dari negara maju sangat memandang
serius hak-hak pekerja. Decent labor dan fair labor itu menjadi standar investasi internasional.
Msalnya ada pabrik tekstil mau relokasi ke Indonesia, kemudian dilihat ternyata hak-hak pekerja
dengan disahkannya omnibus law berkurang signifikan

neutral - Bhima Yudhistira Adhinegara (Pengamat Ekonom Institute for Development of
Economics and Finance (Indef)) Ini kemudian membuat brand internasional urung berinvestasi
dan mencari negara lain. sayangnya yang membuat omnibus law cipta kerja ini tidak menyadari
kesalahan fatal tersebut

Ringkasan

DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja menjadi undang-undang
dalam sidang paripurna yang berlangsung, Senin (5/10/2020). Sidang dipimpin Wakil Ketua DPR
RI Azis Syamsuddin. RUU Cipta Kerja disahkan menjadi Undang-Undang setelah mendapat
persetujuan dari sebagian besar Fraksi di DPR.

DAFTAR PASAL KONTROVERSIAL UU CIPTA KERJA YANG DINILAI RUGIKAN
BURUH, 7 POIN INI JADI SOROTAN

DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja menjadi undang-undang
dalam sidang paripurna yang berlangsung, Senin (5/10/2020). Sidang dipimpin Wakil Ketua DPR
RI Azis Syamsuddin. RUU Cipta Kerja disahkan menjadi Undang-Undang setelah mendapat
persetujuan dari sebagian besar Fraksi di DPR.
"Kepada seluruh anggota, saya memohon persetujuan dalam forum rapat peripurna ini, bisa
disepakati?" tanya Azis Syamsuddin selaku pemimpin sidang paripurna dikutip dari siaran TV
Parlemen kanal YouTube DPR RI.

"Setuju," ungkap mayoritas anggota yang hadir. Azis kemudian mengetok palu tanda
persetujuan pengesahan.

Dengan demikian, pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja telah tuntas diselesaikan DPR dan
pemerintah setelah melalui bahasan maraton pada Sabtu (3/10/2020) malam. Dalam rapat kerja
pengambilan keputusan Sabtu malam lalu, hanya dua dari sembilan fraksi yang menolak hasil
pembahasan RUU Cipta Kerja.

Dua fraksi tersebut adalah PKS dan Partai Demokrat. Kedua Fraksi menyatakan menolak RUU
Cipta Kerja disahkan menjadi undang-undang. Namun, sejak awal isi Omnibus Law UU Cipta
Kerja ini diprotes buruh dari berbagai elemen. Lalu apa saja sebenarnya hal-hal dalam RUU ini
yang membuat buruh sangat keberatan? Berdasar catatan Tribunnews, setidaknya ada tujuh

42