Page 45 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020

6. Hak Cuti Panjang Dihilangkan Kemudian cuti panjang dan hak cuti panjang juga disampaikan
hilang. "Yang hilang saat cuti haid dan hamil, upah buruhnya tidak dibayar, no work no pay."
"Akibatnya buruh perempuan tidak akan mengambil hak cuti haid dan hamilnya karena takut
dipotong upahnya pada saat mengambil cuti tersebut. Dengan kata lain, otomatis peraturan baru
di Omnibus law tentang cuti haid dan hamil hilang," imbuhnya.

Aturan tersebut dinilai bertentangan dengan konvensi International Labour Organization (ILO)
yang mengatur bahwa buruh yang mengambil hak cuti maka harus dibayarkan upahnya.

"Dalam peraturan yang lama di UU No 13/2003 dikatakan buruh yang menggunakan cuti haid,
hamil, dan cuti lainnya dibayar upahnya," kata Said Iqbal.

7. Status Outsourcing Seumur Hidup Alasan buruh menolak RUU Cipta Kerja ialah Karena
karyawan kontrak dan outsourcing seumur hidup, maka jaminan pensiun dan kesehatan bagi
mereka hilang.

"Dari tujuh isu hasil kesepakatan tersebut, buruh menolak keras. Karena itulah, sebanyak 2 juta
buruh sudah terkonfirmasi akan melakukan mogok nasional yang berlokasi di lingkungan
perusahaan masing-masing," tegas Said Iqbal.

32 Federasi Serikat Buruh Menolak KSPI dan buruh indonesia beserta 32 Federasi serikat buruh
lainnya menyatakan Menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Mereka akan menggelar aksi Mogok Nasional pada tanggal 6-8 Oktober 2020 sesuai mekanisme
UU No 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dengan
Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Said Iqbal menambahkan, dasar hukum lainnya untuk mogok nasional ini adalah UU no 21/2000
utamanya pada pasal 4.
Selain itu juga dipakai UU tentang HAM dan UU tentang hak sipil dan politik masyarakat. Mogok
Nasional nanti diklaim akan diikuti sekitar 2 juta buruh.

Bahkan diungkap Said Iqbal, rencananya diikuti 5 juta buruh di 25 provinsi dan hampir 10.000
perusahaan dari berbagai sektor industri di seluruh indonesia, seperti industri kimia, energi,
tekstil, sepatu, otomotip, baja, elektronik, farmasi, dan lainnya.

"Dari 10 isu yang disepakati oleh pemerintah dan DPR, KSPI mencermati, katanya tiga isu yaitu
PHK, sanksi pidana bagi pengusaha dan TKA dikembalikan sesuai dengan isi UU 13/2003," kata
Said Iqbal.

Tanggapan Pengamat Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef)
Bhima Yudhistira Adhinegara menilai, Badan Legislasi (Baleg) DPR terlalu terburu-buru dalam
membahas dan menggesa pengesahan RUU Cipta Kerja.

Pada Sabtu (3/10/2020) malam, dalam pembicaraan Tingkat I, DPR dan pemerintah sepakat
RUU Cipta Kerja akan dibawa ke Rapat Paripurna.

Menurut Bhima, banyak pasal-pasal substantif yang harus dikaji secara mendalam.

"Pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja terlalu terburu-buru padahal banyak pasal
substantif yang harus dikaji secara lebih mendalam," kata Bhima saat dihubungi Tribunnews,
Minggu (4/10/2020).

Bhima mencontohkan beberapa pasal yang dianggapnya bermasalah, yaitu terkait dengan
keterbukaan impor pangan.

44