Page 46 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 46
Hal itu akan merugikan petani, hanya karena ditekan pihak asing lalu regulasi perlindungan
petani dirubah secepat kilat.
"Ini kontradiktif terhadap upaya meningkatkan kemandirian pangan. pemerintah buat food
estate, cetak sawah tapi pintu impor dibuka sebebas-bebasnya melalui omnibus law cipta kerja.
Ketika ditanya mana kajiannya, mereka tidak bisa jawab. kan ini lucu ya," ucapnya.
Kemudian, terkait pasal di klaster ketenagakerjaan juga dibahas tanpa memperhitungkan
dampak pada nasib pekerja yang rentan kena PHK.
Pesangon dikurangi padahal, semua tahu dalam kondisi resesi, pekerja butuh perlindungan.
Menurutnya, jika model regulasi yang mengatur banyak hal dibahas secepat ini, dia khawatir
investasi justru tidak naik pasca-omnibus law diserahkan.
"Hal ini karena Investor dari negara maju sangat memandang serius hak-hak pekerja. Decent
labor dan fair labor itu menjadi standar investasi internasional. Msalnya ada pabrik tekstil mau
relokasi ke Indonesia, kemudian dilihat ternyata hak-hak pekerja dengan disahkannya omnibus
law berkurang signifikan," ujarnya.
"Ini kemudian membuat brand internasional urung berinvestasi dan mencari negara lain.
sayangnya yang membuat omnibus law cipta kerja ini tidak menyadari kesalahan fatal tersebut,"
tegas Bhima Yudhistira.
45
