Page 44 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 44
item krusial dalam UU Cipta Kerja yang amat merugikan buruh seperti dinyatakan Presiden KSPI
Said Iqbal.
Apa saja? Berikut rinciannya: 1. UMK bersyarat dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota
(UMSK) dihapus Said Iqbal menyatakan buruh menolak keras kesepakatan ini, lantaran UMK
tidak perlu bersyarat dan UMSK harus tetap ada. Dimana UMK tiap kabupaten/kota berbeda
nilainya.
Said Iqbal juga menjelaskan bahwa tidak benar jika UMK di Indonesia lebih mahal dari negara
ASEAN lainnya. Hal itu lantaran jika diambil rata-rata nilai UMK secara nasional, justru UMK di
Indonesia disebutnya jauh lebih kecil dari upah minimum di Vietnam.
UMSK ditegaskan harus tetap ada, dimana jalan tengahnya ialah penetapan nilai kenaikan dan
jenis industri yang mendapatkan UMSK dilakukan di tingkat nasional untuk beberapa daerah dan
jenis industri tertentu saja.
Jadi UMSK tidak lagi diputuskan di tingkat daerah dan tidak semua industri mendapatkan UMSK,
agar ada fairness. Sedangkan perundingan nilai UMSK dilakukan oleh asosiasi jenis industri
dengan serikat pekerja sektoral industri di tingkat nasional.
Di mana keputusan penetapan tersebut hanya berlaku di beberapa daerah saja dan jenis sektor
industri tertentu saja sesuai kemampuan sektor industri tersebut.
"Jadi tidak harus sama rata sama rasa, karena faktanya setiap industri berbeda kemampuannya.
Karena itu masih dibutuhkan UMSK," ujar Said Iqbal.
2. Pengurangan Pesangon Jadi 25 Kali Upah Bulanan Buruh menolak pengurangan nilai
pesangon dari 32 bulan upah menjadi 25 bulan. Di mana 19 bulan dibayar pengusaha dan 6
bulan dibayar BPJS Ketenagakerjaan.
3. Perjanjian PKWT Mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dimana disebut Said
Iqbal kontrak seumur hidup yang tidak ada batas waktu kontrak.
Buruh disebut Said menolak PKWT seumur hidup.
4. Sistem Outsourcing Said Iqbal menilai, tanpa adanya batas jenis pekerjaan yang boleh di
outsourcing.
Padahal sebelumnya, outsourcing dibatasi hanya untuk 5 jenis pekerjaan. Menurut Said Iqbal,
karyawan kontrak dan outsourcing seumur hidup menjadi masalah serius bagi buruh.
"Sekarang saja jumlah karyawan kontrak dan outsourcing berkisar 70 % sampai 80 % dari total
buruh yang bekerja di sektor formal.
Dengan disahkannya omnibus law, apakah mau dibikin 5% hingga 15% saja jumlah karyawan
tetap? No job security untuk buruh Indonesia, apa ini tujuan investasi?," tegas Said Iqbal.
Said Iqbal mempertanyakan, siapa nantinya yang akan membayar Jaminan Kehilangan Pekerjaan
(JKP) untuk karyawan kontrak dan outsourcing.
5. Cuti Haid dan Melahirkan Hilang Para buruh menolak jam kerja yang eksploitatif. Keenam,
menolak hak cuti hilang dan hak upah atas cuti hilang.
Dia menjelaskan, cuti haid dan melahirkan bagi pekerja perempuan hilang, karena hak upahnya
atas cuti tersebut hilang.
43
