Page 49 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 49
Judul Nasib Kontrak Kerja Buruh Usai Omnibus Law Disahkan
Nama Media cnnindonesia.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201005193459-32-
554665/nasib-kontrak-kerja-buruh-usai-omnibus-law-disahkan
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-10-06 06:24:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) PKWT atau kontrak
seumur hidup tidak ada batas waktu kontrak
neutral - Dini Shanti Purwono (Staf Khusus Presiden Bidang Hukum) Di lapangan, buruh justru
dirugikan karena mereka dikontrak 7-8 tahun. Biasanya kasih jeda sebentar kemudian kasih
kontrak baru
Ringkasan
Ketentuan soal Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dalam Undang-undang (UU) Omnibus
Law Cipta Kerja berpotensi membuat pekerja dikontrak seumur hidup. Pasal 56 draf RUU itu
menyebut PKWT didasarkan atas jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu. Jangka
waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu ini didasarkan pada perjanjian kerja yang diatur
dengan Peraturan Pemerintah (PP).
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan aturan tersebut
berpotensi membuat pekerja atau buruh menjalani kontrak seumur hidup. Staf Khusus Presiden
Bidang Hukum Dini Shanti Purwono pada Februari lalu mengungkapkan bahwa aturan itu justru
memberi kepastian pada pekerja yang selama ini berstatus kontrak.
NASIB KONTRAK KERJA BURUH USAI OMNIBUS LAW DISAHKAN
Ketentuan soal Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dalam Undang-undang (UU) Omnibus
Law Cipta Kerja berpotensi membuat pekerja dikontrak seumur hidup. Pasal 56 draf RUU itu
menyebut PKWT didasarkan atas jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu. Jangka
waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu ini didasarkan pada perjanjian kerja yang diatur
dengan Peraturan Pemerintah (PP).
Ketentuan ini berbeda dengan aturan dalam UU Ketenagakerjaan yang mengatur PKWT dibatasi
paling lama tiga tahun. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal
48