Page 50 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 50

menyatakan aturan tersebut berpotensi membuat pekerja atau buruh menjalani kontrak seumur
              hidup.  "PKWT  atau  kontrak  seumur  hidup  tidak  ada  batas  waktu  kontrak,"  katanya  melalui
              keterangan tertulis.

              Perjanjian kerja ini akan berakhir apabila pekerja atau buruh meninggal dunia, jangka waktu
              perjanjian  kerja  berakhir,  selesainya  suatu  pekerjaan  tertentu,  dan  kejadian  lain  yang
              menyebabkan berakhirnya hubungan kerja. Dalam Pasal 61A beleid tersebut juga menyatakan
              apabila PKWT berakhir maka pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja
              atau buruh. Uang kompensasi yang dimaksud sesuai dengan masa kerja di perusahaan yang
              akan diatur lebih lanjut melalui PP.

              Pemerintah sejak jauh hari telah membantah soal keberadaan pasal yang mengancam kontrak
              seumur hidup itu. Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Shanti Purwono pada Februari lalu
              mengungkapkan  bahwa  aturan  itu  justru  memberi  kepastian  pada  pekerja  yang  selama  ini
              berstatus kontrak.

              Berkaca dari pengalaman selama ini, kata Dini, banyak perusahaan yang berbuat 'curang' dengan
              terus  memperpanjang  kontrak  kepada  pekerja.  Padahal  dalam  UU  Ketenagakerjaan  telah
              dibatasi. "Di lapangan, buruh justru dirugikan karena mereka dikontrak 7-8 tahun. Biasanya kasih
              jeda sebentar kemudian kasih kontrak baru," katanya.

              Untuk itu melalui RUU Ciptaker, pemerintah tak lagi mengatur waktu kontrak pekerja. Namun
              pemerintah  memberikan  proteksi  tambahan  berupa  kompensasi  bagi  pekerja.  DPR  diketahui
              telah mengesahkan Omnibus Law Ciptaker, hari ini, Senin (5/10). Sebelumnya, pengambilan
              keputusan terhadap RUU Ciptaker dijadwalkan berlangsung pada Kamis (8/10).

              Selain mempercepat pengambilan keputusan terhadap UU Omnibus Law Ciptaker, DPR juga akan
              mempercepat  masa  reses  dimulai  besok  Selasa  (6/10).  Sebelumnya  masa  reses  dijadwalkan
              mulai Jumat (9/10). Pengesahan UU Omnibus Law Ciptaker ini mendapatkan penolakan dari
              kalangan  rakyat.  Selain  aksi  massa  yang  digelar  secara  langsung,  protes  pun  atas  rencana
              pengesahan Omnibus Law Ciptaker pun bergaung di media sosial, salah satunya Twitter.
              (psp).



































                                                           49
   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55