Page 448 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 448
SYARIEF HASAN: ALASAN MEMPERCEPAT PENGESAHAN UU CIPTA KERJA
MENGADA-ADA
, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan mempertanyakan
langkah pimpinan DPR RI yang terburu-buru menggelar rapat paripurna DPR RI untuk
pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi UU. Apalagi omnibus law itu masih menuai pro kontra di
masyarakat.
Sedianya, paripurna DPR itu diagendakan pada Kamis (8/10). Namun secara tiba-tiba dipercepat
menjadi Senin (5/10). Hal ini pun menuai banyak pertanyaan dari masyarakat terkait alasan
mempercepat pelaksanaan forum pengambilan keputusan tingkat II itu.
Menurut Syarief, langkah mempercepat rapat paripurna DPR itu dapat menjadi preseden buruk
bagi lembaga legislatif. Apalagi, langkah ini muncul setelah marak pemberitaan akan
dilakukannya demonstrasi penolakan omnibus law UU Cipta Kerja oleh kalangan mahasiswa,
buruh, dan elemen masyarakat lainnya.
"Langkah mempercepat rapat paripurna mengindikasikan tidak didengarnya aspirasi rakyat kecil
terkait UU Cipta Kerja. Hal ini akan semakin menurunkan bahkan mematikan kepercayaan
masyarakat terhadap lembaga DPR RI," kata Syarief menyesalkan.
Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini menyatakan bahwa pelaksanaan sidang paripurna
tidak seharusnya dipercepat. Apalagi dengan alasan yang tidak dapat diterima bahkan terkesan
mengada-ada.
Legislator kelahiran Palopo, Sulawesi Selatan, 17 Juni 1949 ini menyatakan dengan tegas
penolakannya terhadap UU Cipta Kerja yang baru saja disetujui DPR, karena menilai UU itu
sangat merugikan masyarakat sebab tidak berpihak kepada kaum buruh dan masyarakat kecil.
"Hilangnya sanksi pidana bagi perusahaan nakal, semakin kecilnya UMR, dan tidak adanya
jaminan uang pesangon menjadi alasan kami menolak dengan tegas RUU ini," ungkap Syarief.
Dia juga menilai, UU Cipta Kerja itu hanya akan menimbulkan masalah baru di tengah Pandemi
Covid-19. Seperti menyebabkan karyawan kontrak susah diangkat menjadi karyawan tetap.
Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) akan semakin besar.
"PHK akan semakin dipermudah. Serta hilangnya jaminan sosial bagi buruh, khususnya jaminan
kesehatan dan jaminan pensiun.", tegas Syarief.
Syarief memandang langkah DPR mempercepat sidang persetujuan UU Cipta Kerja menunjukkan
arogansi pemerintah dan DPR RI.
"Kami dari Partai Demokrat tidak akan ambil bagian dalam langkah Pemerintah dan DPR RI yang
arogan, tendensius, dan terlalu terobsesi kepada RUU yang jelas-jelas merugikan rakyat
Indonesia," pungkas mantan Menteri Koperasi dan UKM ini.(jpnn).
447
