Page 449 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 449
Judul Fraksi Demokrat Menilai RUU Cipta Kerja Cacat Prosedur
Nama Media tempo.co
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://bisnis.tempo.co/read/1393258/fraksi-demokrat-menilai-ruu-
cipta-kerja-cacat-prosedur
Jurnalis Tempo.co
Tanggal 2020-10-05 23:31:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
positive - Marwan Cik Asan (anggota Fraksi Demokrat) Selain kecacatan konsistensi, RUU Cipta
kerja ini cacat prosedur
neutral - Marwan Cik Asan (anggota Fraksi Demokrat) Baik itu nelayan, petani, maupun peternak
neutral - Marwan Cik Asan (anggota Fraksi Demokrat) Karena baik-buruk suatu negara dapat
dilihat dari produk perundang-undangannya
Ringkasan
Fraksi Partai Demokrat di DPR menilai Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja cacat secara
perosedur. "Selain kecacatan konsistensi, RUU Cipta kerja ini cacat prosedur," kata anggota
Fraksi Demokrat Marwan Cik Asan dalam rapat paripurna Pembicaraan Tingkat II RUU Cipta
Kerja di Senayan, Jakarta, Senin, 5 Oktober 2020.
FRAKSI DEMOKRAT MENILAI RUU CIPTA KERJA CACAT PROSEDUR
Jakarta - Fraksi Partai Demokrat di DPR menilai Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja cacat
secara perosedur. "Selain kecacatan konsistensi, RUU Cipta kerja ini cacat prosedur," kata
anggota Fraksi Demokrat Marwan Cik Asan dalam rapat paripurna Pembicaraan Tingkat II RUU
Cipta Kerja di Senayan, Jakarta, Senin, 5 Oktober 2020.
Menurut Marwan, RUU Cipta Kerja digadang-gadang sebagai regulasi untuk mempermudah
dan memperlancar jalannya dunia usaha untuk meningkatkan investasi dan memperluas
lapangan kerja. Namun, kata dia, masyarakat di pihak lain menilai, rancangan undang-undang
ini sarat dengan berbagai agenda. Agenda itu, menurut dia, berpotensi merusak lingkungan
hidup dan melanggar hak-hak masyarakat.
Ia menambahkan RUU Cipta Kerja sebaiknya tidak saja bertujuan memberikan kemudahan serta
mengurai soal regulasi yang tumpah tindih. Tetapi harus memberikan jaminan kepastian hukum
448
