Page 451 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 451

Judul               Kabar Buruk! Omnibus Law 'Kebiri' Pesangon Buruh Korban PHK
                Nama Media          sindonews.com
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         https://ekbis.sindonews.com/read/186836/34/kabar-buruk-omnibus-
                                    law-kebiri-pesangon-buruh-korban-phk-1601914212
                Jurnalis            Rina Anggraeni
                Tanggal             2020-10-05 23:30:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif



              Narasumber

              negative  -  Raden  Pardede  (Sekretaris  Komite  Penanganan  COVID)  Pemotongan  pesangon
              apakah menjadi kerugian buat pekerja, mungkin iya. Tapi, kita termasuk paling tinggi dalam
              meberikan  pesangon  dibandingkan  negara  lain.  Sebab  itu,  kita  cari  jalan  tengah  untuk
              meringankan beban pengusaha

              negative - Raden Pardede (Sekretaris Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi
              Nasional (KPCPEN)) Bantuan sekarang itu ada BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan untuk
              subsidi gaji, dan bansos lainnya yang akan terus dinaikkan. Sekalipun nanti orang tidak bekerja
              dan berkurang pesangonya masih ada bansos



              Ringkasan

              Pemerintah telah mengesahkan  Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja  resmi menjadi
              UU  . Namun ada kabar buruk yang mau tidak mau harus diterima buruh, yakni pemotongan
              pesangon  bagi  pekerja  yang  terkena  Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK)    lebih  besar
              dibandingkan UU Ketenagakerjaan.


              KABAR BURUK! OMNIBUS LAW 'KEBIRI' PESANGON BURUH KORBAN PHK

              JAKARTA    -  Pemerintah  telah  mengesahkan    Rancangan  Undang-Undang  (RUU)  Cipta  Kerja
              resmi menjadi UU  . Namun ada kabar buruk yang mau tidak mau harus diterima buruh, yakni
              pemotongan  pesangon bagi pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)  lebih
              besar dibandingkan UU Ketenagakerjaan.

              Adapun sesuai ketentuan UU Omnius Law nilai pesangon dari 32 bulan upah dipangkas menjadi
              25  bulan.  Di  mana  19  bulan  dibayar  pengusaha  dan  6  bulan  dibayar  BPJS  Ketenagakerjaan
              melalui Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

              "Pemotongan pesangon apakah menjadi kerugian buat pekerja, mungkin iya. Tapi, kita termasuk
              paling tinggi dalam meberikan pesangon dibandingkan negara lain. Sebab itu, kita cari jalan
                                                           450
   446   447   448   449   450   451   452   453   454   455   456