Page 551 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 551
Judul Sah! RUU Omnibus Law Cipta Kerja Jadi UU
Nama Media okezone.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://economy.okezone.com/read/2020/10/05/320/2288788/sah-
ruu-omnibus-law-cipta-kerja-jadi-uu
Jurnalis Giri Hartomo,
Tanggal 2020-10-05 18:08:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Azis Syamsudin (Wakil Ketua DPR) 6 Fraksi menerima, 1 menerima dengan catatan
dan 2 menolak. Mengacu pada pasal 164, pimpinan dapat mengambil pandangan fraksi.
Sepakat?
Ringkasan
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Rancangan Undang-
Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) menjadi Undang-Undang. Pengesahan RUU Ciptaker ini
diputuskan dalam Rapat Paripurna yang dimulai pada pukul 15.00 WIB. Rapat paripurna ini
dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin. Adapun pembahasan RUU Ciptaker ini semula
menjadi agenda keempat, namun dimajukan menjadi agenda kedua.
Dalam rapat paripurna tersebut dihadiri juga oleh Menteri Kabinet Indonesia maju. Seperti
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani
Indrawati, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
(ESDM) Arifin Tasrif, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil, Menteri Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono hingga Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah.
SAH! RUU OMNIBUS LAW CIPTA KERJA JADI UU
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Rancangan Undang-
Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) menjadi Undang-Undang. Pengesahan RUU Ciptaker ini
diputuskan dalam Rapat Paripurna yang dimulai pada pukul 15.00 WIB.
Rapat paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin. Adapun pembahasan RUU
Ciptaker ini semula menjadi agenda keempat, namun dimajukan menjadi agenda kedua.
Dalam rapat paripurna tersebut dihadiri juga oleh Menteri Kabinet Indonesia maju. Seperti
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani
550
