Page 563 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020

"Berdasarkan fraksi, 6 menerima, 1 menerima dengan catatan, dan 2 menolak. Mengacu pada
Pasal 164, maka pimpinan dapat mengambil pandangan fraksi. Sepakat? Tok!" ujar Wakil Ketua
DPR RI Azis dalam Rapat Paripurna, Senin (5/10).

Pengesahan tersebut diwarnai interupsi dari Fraksi Demokrat dan PKS. Bahkan di pertengahan
rapat, Partai Demokrat memutuskan untuk keluar dari ruang rapat alias walk out .

Sementara itu, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan, dari
sembilan fraksi, tujuh fraksi menyetujui RUU Cipta Kerja itu disahkan sebagai UU. Sementara dia
fraksi yang menolak yaitu Fraksi Demokrat dan PKS.

"Namun seluruh fraksi dewan menaruh perhatian dan sungguh-sungguh bagaimana kepastian
akan hak-hak pekerja selalu menjadi perhatian, menjadi perjuangan dalam proses pengambilan
keputusan dalam tingkat panja," jelasnya.

Berikut Poin-Poin Kesepakatan DPR dan Pemerintah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Airlangga Hartarto mengatakan, RUU Cipta Kerja dapat mendorong debirokratisasi . Sehingga
pelayanan pemerintahan akan lebih efisien, mudah, dan pasti, dengan penerapan NSPK
(Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) dan penggunaan sistem elektronik .

"Yang lebih penting adalah manfaat yang akan didapat masyarakat setelah berlakunya UU Cipta
Kerja," kata Airlangga dalam keterangannya, Senin (5/10).

Dia melanjutkan, RUU Cipta Kerja akan mampu meningkatkan perlindungan kepada pekerja.
Misalnya adanya kepastian dalam pemberian pesangon.

"Dalam pemberian pesangon, pemerintah menerapkan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan
(JKP) dengan tidak mengurangi manfaat JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja), JKm (Jaminan
Kematian), JHT (Jaminan Hari Tua), dan JP (Jaminan Pensiun) serta tidak menambah beban
iuran dari pekerja atau pengusaha," tegasnya.

Selain itu, nantinya juga ada Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang dilakukan oleh
pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini dilakukan dengan tidak mengurangi manfaat
JKK, JKm, JHT, dan JP serta tidak menambah beban iuran dari pekerja atau pengusaha.

Dalam pengaturan jam kerja yang khusus untuk pekerjaan tertentu yang sifatnya tidak dapat
melakukan jam kerja yang umum yang telah diatur dalam UU Ketenagakerjaan, akan
memperhatikan trend pekerjaan yang mengarah kepada pemanfaatan digital, termasuk untuk
Industri 4.0 dan ekonomi digital.

Airlangga juga menyatakan, jika persyaratan PHK tetap mengikuti persyaratan yang diatur dalam
UU Ketenagakerjaan. RUU Cipta Kerja juga tidak menghilangkan hak cuti haid, cuti hamil yang
telah diatur dalam UU Ketenagakerjaan.
Sedangkan bagi pelaku usaha, disebut Airlangga akan mendapat manfaat yang mencakup
kemudahan dan kepastian dalam mendapatkan perizinan berusaha, dengan penerapan perizinan
berbasis risiko dan penerapan standar.

Pemberian hak dan perlindungan pekerja/buruh dapat dilakukan dengan baik, akan
meningkatkan daya saing dan produktivitas. Bahkan pelaku usaha juga akan mendapatkan
insentif dan kemudahan, baik dalam bentuk insentif fiskal maupun kemudahan dan kepastian
pelayanan dalam rangka investasi.
"Selain itu, adanya ruang kegiatan usaha yang lebih luas untuk dapat dimasuki investasi dengan
mengacu kepada bidang usaha yang diprioritaskan Pemerintah," kata Airlangga.

562