Page 562 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020

Judul Tok! DPR Sahkan Omnibus Law UU Cipta Kerja
Nama Media kumparan.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://kumparan.com/kumparanbisnis/tok-dpr-sahkan-omnibus-law-
uu-cipta-kerja-1uKh6LkGgYD
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-10-05 17:53:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Supratman Andi Agtas (Ketua Badan Legislasi) Namun seluruh fraksi dewan menaruh
perhatian dan sungguh-sungguh bagaimana kepastian akan hak-hak pekerja selalu menjadi
perhatian, menjadi perjuangan dalam proses pengambilan keputusan dalam tingkat panja

positive - Airlangga Hartarto (None) Yang lebih penting adalah manfaat yang akan didapat
masyarakat setelah berlakunya UU Cipta Kerja

negative - Airlangga Hartarto (None) Dalam pemberian pesangon, pemerintah menerapkan
Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dengan tidak mengurangi manfaat JKK (Jaminan
Kecelakaan Kerja), JKm (Jaminan Kematian), JHT (Jaminan Hari Tua), dan JP (Jaminan Pensiun)
serta tidak menambah beban iuran dari pekerja atau pengusaha

positive - Airlangga Hartarto (None) Selain itu, adanya ruang kegiatan usaha yang lebih luas
untuk dapat dimasuki investasi dengan mengacu kepada bidang usaha yang diprioritaskan
Pemerintah

Ringkasan

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mengesahkan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang
(RUU) Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Keputusan ini diambil dalam Rapat Paripurna DPR
RI ke-7 Masa Persidangan I Tahun 2020-2021. Pengesahan tersebut diwarnai interupsi dari
Fraksi Demokrat dan PKS. Bahkan di pertengahan rapat, Partai Demokrat memutuskan untuk
keluar dari ruang rapat alias walk out .

TOK! DPR SAHKAN OMNIBUS LAW UU CIPTA KERJA

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mengesahkan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang
(RUU) Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Keputusan ini diambil dalam Rapat Paripurna DPR
RI ke-7 Masa Persidangan I Tahun 2020-2021.

561