Page 565 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 565
Judul Ini Tujuh Alasan Buruh Tolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja
Nama Media suara.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.suara.com/bisnis/2020/10/05/175054/ini-tujuh-alasan-
buruh-tolak-ruu-omnibus-law-cipta-kerja
Jurnalis Chandra Iswinarno
Tanggal 2020-10-05 17:50:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
neutral - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Selain itu, dasar hukum
mogok nasional yang akan kami lakukan adalah UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No
12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik
negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Dari 10 isu yang disepakati
oleh pemerintah dan DPR, KSPI mencermati, katanya 3 isu yaitu PHK, sanksi pidana bagi
pengusaha dan TKA dikembalikan sesuai dengan isi UU 13/2003
Ringkasan
Setidaknya 32 federasi dan konfederasi di Indonesia telah memutuskan akan melaksanakan
unjuk rasa serempak secara nasional yang diberi nama mogok nasional. Belakangan, berbagai
elemen serikat pekerja yang lain menyatakan dukungannya dan siap ikut serta dalam
pemogokan.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menjelaskan, mogok nasional
dilakukan sesuai dengan UU No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat
di Muka Umum dan UU No 21 Tahun 2000, khususnya Pasal 4 yang menyebutkan, fungsi serikat
pekerja salah satunya adalah merencanakan dan melaksanakan pemogokan.
INI TUJUH ALASAN BURUH TOLAK RUU OMNIBUS LAW CIPTA KERJA
Setidaknya 32 federasi dan konfederasi di Indonesia telah memutuskan akan melaksanakan
unjuk rasa serempak secara nasional yang diberi nama mogok nasional .
Belakangan, berbagai elemen serikat pekerja yang lain menyatakan dukungannya dan siap ikut
serta dalam pemogokan.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menjelaskan, mogok nasional
dilakukan sesuai dengan UU No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat
564
